JAKARTA – Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memutuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai RUU inisiatif Komite III DPD RI.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPD Hasan Basri saat memimpin rapat pleno dan rapat finalisasi Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 tahun 2000, Senin (28/9/2022).
“Revisi UU Nomor 21 Tahun 2000 merupakan salah satu dari 254 UU yang masuk dalam prolegnas 2020-2024 pada nomor urut 161,” ujar Hasan Basri.
“Alhamdulillah, selama kurang lebih 6 bulan, kita telah melaksanakan serangkaian kegiatan inventarisasi materi penyusunan RUU ini,” lanjut Ketua Komite III DPD RI melalui sambutannya.
Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) itu menjelaskan, RUU ini nantinya akan mengakomodir 4 usulan.
Mengenai pekerja mandiri, pekerja digital serta pekerja migran untuk dapat bergabung dalam SP/SB, upaya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, perubahan paradigma konflik menjadi kemitraan dan mengembangkan semangat kolaboratif serta mekanisme mekanisme pemberitahuan dan pencatatan pembentukan SP/SB secara berjenjang.
“Kita berharap proses dan mekanisme pembahasan RUU inisiatif Komite III DPD RI, dapat berjalan dengan lancar sehingga Indonesia bisa segera memiliki pedoman maupun payung hukum yang lebih rigid dalam menjamin kesejahteraan Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” ungkap Hasan Basri.
Hasan Basri yang akrab disapa HB mengatakan, RUU UU Nomor 21 Tahun 2000 sangat penting karena di dalam RUU ini mengatur lebih jelas dan detail mengenai definisi, sanksi, hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh dan perusahaan.
“Kami meminta dukungan dari serikat buruh/serikat pekerja karena apabila rancangan UU disetujui dan diterima maka ini merupakan salah satu RUU yang sudah kita elaborasikan dari seluruh aspirasi buruh di setiap daerah dan nantinya kita juga akan mensosialisasikan ke setiap daerah-daerah terkait dengan RUU ini,” kata Hasan Basri.
Lebih jauh Hasan Basri menyampaikan walaupun perubahannya tidak melebihi dari 50 persen, sesuai dengan amanat Lampiran II UU PUU, namun ia menilai perubahan ini cukup baik untuk mengakomodir kebutuhan buruh/pekerja itu sendiri.
Di penghujung acara, Hasan Basri menyampaikan DPD RI khususnya Komite III berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan fungsi legislasi dan pengawasan yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia.
“Insyallah, kami berkomitmen untuk selalu dapat menghasilkan pembahasan legislasi yang memiliki landasan sosiologis yang kuat, memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta rekomendasi yang dapat mengatur percepatan mencapai kemajuan Indonesia,” ucap Ketua Komite III DPD RI saat menutup acara rapat.
Dalam rapat yang digelar secara luring maupun daring, kegiatan rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komite III DPD RI, Tim Ahli RUU Serikat Pekerja /Serikat buruh yang terdiri dari Aloysius Uwiyono, Nawawi, Andri Kusmayadi, Fitrian, Rekson Silaban, dan tamu undangan yang lain. (Tim HB)
Discussion about this post