TARAKAN – Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda telah memutuskan KAH dan dua terdakwa lainnya, SD dan HR, bebas dari dakwaan yang disangkakan kepada mereka terhadap perkara dugaan mark up pengadaan lahan Kelurahan Karang Rejo, Tarakan Barat, pada Senin (30/5/2022).
Putusan banding tersebut dikeluarkan dengan nomor 7/PID.TPK/2022/PT SMR Amar Putusan Banding. Ketua Majelis Hakim Purnomo Amin Tjahjo S.H, M.H menyatakan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.
PT Samarinda juga membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 11/Pid. Sus-TPK/2022/PN Smr tanggal 30 Maret 2022.
Dengan keluarnya putusan tersebut, Pengamat Hukum Syahruddin S.H, M.Hum menilai, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan partainya, dinilai cacat hukum karena KAH diputus PT Samarinda, tidak terbukti bersalah.
Hal itu ditegaskannya menanggapi beredarnya surat dari partai tempat bernaung KAH yang memproses PAW dan telah menetapkan pengganti KAH.
“PAN harus memberhentikan proses PAW itu, membatalkan proses PAW. Karena dia sudah mengeluarkan surat dari Partai Amanat Nasional Pusat memberhentikan Arief, itu cacat, tidak boleh,” ujar Syafruddin dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, belum lama ini.
“Orang yang diberhentikan ini dasarnya itu karena dia melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan putusan pengadilan menyatakan tidak,” tegasnya lagi.
Sebenarnya, menurut Syafruddin, ia sudah mengingatkan PAN untuk tidak memberhentikan KAH sebagai anggota DPRD Kaltara karena putusannya belum inkrah dan masih banyak upaya hukum yang dilakukan yang bersangkutan.
“Seharusnya diberhentikan sementara, oke, sambil menunggu inkrah. Ini tidak inkrah. Begitupun ini proses hukumnya masih jalan karena jaksa pasti kasasi. Jadi janganlah dulu mengambil tindakan-tindakan menghentikan dan lain-lain sehingga baik DPRD provinsi, KPU maupun PAN tidak melakukan pergantian antar waktu,” ungkapnya. (jkr)
Discussion about this post