TARAKAN – Pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah Daerah di Kalimantan Utara (Kaltara) patut diacungi jempol karena dari tahun ke tahun semakin membaik. Ini dibuktikan dengan hasil yang dicapai atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.
Seluruh pemerintah daerah di Bumi Benuanta berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang telah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Capaian tersebut sekaligus mempertahankan predikat opini WTP yang dicapai di tahun sebelumnya.
BacaJuga
Penyerahan LHP LKPD dilakukan secara bertahap. Dimulai dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Kaltara Agus Priyono kepada Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa Hafid disaksikan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid di Kantor BPK Perwakilan Kaltara di Tarakan, Jumat (7/5/2021) pagi.
“Terkait dengan LPH LPKD Kabupaten Nunukan tadi yang kita serahkan berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Jadi perolehan opini yang keenam kali secara berturut-turut,” ujar Kepala Perwakilan BPK Kaltara Agus Priyono dalam keterangannya persnya secara virtual, usai penyerahan.
Siang harinya, Kepala BPK Perwakilan Kaltara Agus Priyono menyerahkan LHP LKPD kepada Bupati Malinau Wempi W Mawa, didampingi Ketua DPRD Malinau Ping Yansen di tempat yang sama.
“Untuk capaian Pemda Malinau sudah tujuh kali memperoleh opini WTP,” ujar Agus Priyono dalam keterangan persnya secara virtual.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menerima LHP LKPD dalam rapat Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II tahun 2021 di Ruang Sidang Kantor DPRD Kaltara, Senin (10/5/2021).
Kepala BPK Perwakilan Kaltara Agus Priyono menyerahkan LHP LKPD kepada Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang disaksikan Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP dan Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris. Turut disaksikan juga secara daring Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dr. Dori Santosa.
Raihan tersebut merupakan prestasi ketujuh berturut-turut sejak roda pemerintahan provinsi ke-34 di Indonesia ini digulirkan.
Sementara siang hari, giliran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) yang menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2020 sekaligus meraih opini WTP.
Opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK Perwakilan Kaltara Agus Priyono kepada Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali didampingi Ketua DPRD Tana Tidung Jamhari di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltara, Jalan Mulawarman. Capaian ini merupakan prestasi ketiga kalinya yang diraih Pemkab KTT berturut-turut.
Dua Pemda lagi, yakni Pemkot Tarakan dan Pemkab Bulungan, juga meraih opini WTP. Pemkot Tarakan menerima LPH LPKD Tahun Anggaran 2020 pada Selasa (11/5/2021) di kantor BPK Perwakilan Kaltara di Tarakan.
Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes menerima langsung LPH LPKD yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Kaltara Agus Priyono. Khairul didampingi Wakil Ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus dan Sekda Tarakan Hamid Amren.
“Alhamdulillah inikan tahun kedua diberikan opini atau pengakuan oleh BPK RI bahwa pengelolaan kita wajar tanpa pengecualian, artinya predikat yang tidak ada dikecualikan dalam audit itu,” ujar Wali Kota Tarakan Khairul kepada awa media ditemui usai acara.
Terakhir, Pemkab Bulungan yang menerima LHP LKPD pada siang hari dengan hasil opini WTP untuk kedua kali berturut-turut. LHP LKPD diserahkan Kepala Kepala BPK Perwakilan Kaltara Agus Priyono kepada Bupati Bulungan Syarwani pada Selasa siang di kantor BPK Perwakilan Kaltara. (jkr-1)
Discussion about this post