JAKARTA – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan di Ruang Rapat Majapahit Lantai 2 Gedung B DPD RI pada Selasa (2/2/2021).
Rapat tersebut membahas program kerja Kementerian Perhubungan di daerah tahun 2021 dan rencana Kementerian Perhubungan di daerah tahun 2022. Dari pihak Kementerian Perhubungan dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Djoko Sasono beserja jajarannya.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri SE, MH yang juga senator asal Kalimantan Utara (Kaltara), memimpin rapat tersebut. Rapat itu merupakan bagian dari rangkaian RDP yang dilakukan Komite II DPD RI dengan 9 kementerian yang menjadi mitra kerjanya.
“Sudah 6 ya dan hari ini Kementerian Perhunbungan yang ke 7. InsyaAllah besok kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan terakhir adalah Kementerian PUPR,” ujar Hasan Basri kepada jendelakaltara dihubungi melalui telepon genggamnya, Selasa (2/2/2021).
RDP dengan Kementerian Perhubungan itu, selain mendengar program kerja Kementerian Perhubungan, juga dimanfaatkan Hasan Basri untuk menyampaikan aspirasi daerah, terutama masyarakat Kaltara.
Untuk program kerja Kementerian Perhubungan, Hasan Basri menjelaskan tahun ini Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi anggaran Rp 33 triliun. Jumlah itu sudah mengalami pengurangan dari Kementerian Keuangan karena refocusing anggaran. Sebelumnya Kementerian Perhubungan mendapat alokasi Rp 45 triliun.
Dari RP 33 triliun itu, Kementerian Perhubungan mengalokasikan ke beberapa program strategis nasional. Mulai dari dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dukungan terhadap perkereta apian, pembangunan dermaga-dermaga dan lain sebagainya, termasuk dukungan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON).
Khusus di Kaltara, Hasan Basri menyampaikan 7 usulan kepada Kementerian Perhubungan. Di antaranya terkait program pengadaan 100 unit bus untuk seluruh Indonesia, Hasan Basri memperjuangkan agar Kaltara juga bisa mendapatkannya melihat beberapa daerah membutuhkan bus.
“Saya menyampaikan bahwa di Kalimantan Utara itu ada beberapa daerah termasu Juata dan Tarakan, termasuk Malinau, termasuk Bulungan, Nunukan, yang daerah-daerahnya itu dibutuhkan bus operasional karena banyak anak sekolah yang kasihan setelah pulang sekolah jalan kaki, rumahnya sangat jauh karena tidak adanya kendaraan di sana. Olehnya dibutuhkan bus tambahan. Mereka sampaikan silahkan ajukan permohonan lewat pemdanya dan sampaikan kepada kami, kami siap tindaklanjuti,” beber Hasan Basri.
Terkait sarana dan prasarana, Hasan Basri menyampaikan bandara di Kaltara masih perlu perhatian Kementerian Perhubungan. Mulai dari bandara Bandara Juwata Tarakan, Bandara Tanjung Selor, Bandara Malinau, Bandara Nunukan dan lain-lain, termasuk di Krayan.
Ia mencontohkan seperti Bandara Nunukan yang mestinya sudah bisa didarati pesawat ATR, namun sampai sekarang belum berjalan dengan baik. Penyampaian itu ditanggapi pihak Kementerian Perhubungan dengan menegaskan perlu dukungan dari pemerintah daerah seperti di Sulawesi Selatan di mana penerbangan tetap berjalan dengan blocking seat dan sebagainya.
Hasan Basri juga tetap memperjuangan adanya dukungan Kementerian Perhubungan terhadap Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penerbangan perintis di perbatasan seperi Malinau, Krayan, dan sebagainya. Usulan itu ditanggapi dengan tetap berjalannya program tersebut tanpa mengurangi anggarannya.
Ia juga menyampaikan terkait keberadaan pelabuhan Malundung Tarakan yang digunakan untuk ekspor produk Kaltara seperti produk kehutanan diantaranya plywood. Akan tetapi produk perikanan seperti udang dan ikan, masih melewati Surabaya. Terhadap usulan itu, Hasan Basri membeberkan bahwa Kementerian Perhubungan mengaku siap menindaklanjuti yang menjadi persoalan.
Termasuk usulan navigasi dan kapal tunda yang disampaikan pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (SKOP) Tarakan beberapa waktu lalu, juga disampaikannnya pada RDP tersebut yang kemungkinan akan ditindaklanjuti di tahun berikutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasan Basri juga mengingatkan tentang keselamatan penerbangan. Karena seperti diketahui, belum lama ini terjadi musibah jatuhnya Sriwijaya Air yang menelan korban jiwa. (jkr-1)
Discussion about this post