TANJUNG SELOR – Pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Utara, Senin (23/11), Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Teguh Setyabudi menyampaikan bahwa Pemprov sangat prihatin atas perkembangan pandemi di Kaltara. Lantaran, dalam beberapa hari terakhir penambahannya cukup masif.
Dimana per 22 November 2020 jumlah total yang terkonfirmasi positif sebanyak 1.144 orang, dengan penambahan 54 orang dibanding hari sebelumnya. Sementara yang sembuh tercatat 889 orang, dalam perawatan 242 orang dan meninggal dunia 15 orang.
Penambahan terbesar adalah di Tarakan yang dibandingkan hari sebelumnya bertambah 47 orang, dan di Bulungan bertambah 7 orang. Dengan demikian di Tarakan yang terkonfirmasi positif menjadi 564 orang, Bulungan 351 orang, Malinau 138 orang, Nunukan 74 orang dan Tana Tidung 17 orang.
“Melihat kondisi tersebut, Pemprov akan mengambil kebijakan dan tindakan kongkrit dengan mengutamakan aspek kesehatan masyarakat namun tetap mempertimbangkan jalannya roda perekonomian,” urainya. Disebutkan Teguh, Pemprov akan membahas masalah ini secara khusus dengan Walikota dan Bupati se-Kaltara.
“Kita bersama akan menerapkan aturan-aturan yang ada dalam Pergub atau Perwali dan Perbup yang mengatur penanganan pandemi, sambil secara simultan akan meningkatkan status Perkada tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda),” ujarnya.
Untuk percepatan penanganan pandemi, Teguh mengharapkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara selain membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi tapi juga mengefektifkannya untuk berperan maksimal dalam penanganan pandemi.
“Perlu pula dilakukan penindakan untuk setiap pihak yang melanggar protokol kesehatan, utamanya pelanggaran terhadap 3M dan kerumunan,” tuturnya.
Selain itu, Teguh juga meminta dilakukan pengawasan ketat terhadap kerumunan massa pada fasilitas transportasi dan area publik, baik pelabuhan, bandara, terminal, kafe dan lainnya. “Jajaran Satpol PP didukung TNI dan Polri akan melakukan operasi penindakan untuk percepatan penanganan pandemi,” ungkapnya.
“Sekali lagi, saya ingatkan jangan remehkan pandemi ini. Masalah ini adalah musuh kita semua. Jadi, mari betul-betul waspada, apalagi menjelang pilkada, natal dan tahun baru,” tuturnya.
ATENSI BERSAMA
Teguh juga menyoroti penerapan protokol kesehatan (Prokes) di area publik. Hal ini sebagai upaya merespons terjadinya lonjakan penularan Covid-19 di Kaltara.
“Kita ingin masyarakat tetap sehat, dengan pertumbuhan ekonomi yang positif,” kata Teguh.
Teguh melihat, kondisi di lapangan saat ini masyarakat sudah terbiasa dengan hal baru, seperti mengenakan masker, rajin mencuci tangan. Hanya saja, penerapan tersebut tidak dibarengi dengan menjaga jarak.
“Di kafe-kafe sering kita lihat warga kita masih tidak menjaga jarak duduknya. Hal ini harus kita sampaikan kepada pemilik, untuk menerapkan jaga jarak pada pengaturan tempat duduk,” paparnya.
Untuk itu, Teguh mengajak kepada semua stakeholder terkait menyampaikan kepada masyarakat secara masif agar penularan Covid-19 bisa ditekan. Ia juga meminta agar masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan dapat diberi sanksi.
“Saat ini tidak hanya sosialisasi lagi, tapi juga perlu kita tindak. Karena itu, saya berharap agar Pergub yang sudah disosialisasikan dapat ditingkatkan menjadi Perda. Meskipun pembahasannya memakan waktu yang cukup lama,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengingatkan para organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menjalin komunikasi yang intensif dengan para tokoh masyarakat guna mensosialisasikan Prokes untuk mengurangi terjadinya kerumunan massa. Salah satunya, adalah penerapan 3M (Mencuci Tangan Pakai Sabun, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak).
Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara yang tinggal menghitung hari, Teguh berharap ini dapat jadi atensi bersama.
Selain upaya 3M, Teguh juga menyampaikan upaya penerapan 3T yang harus dilaksanakan. 3T yang dimaksud, yakni pelacakan (tracing), pengujian (testing), dan perawatan (treatment).
“Upaya 3T harus terus dilakukan, meskipun diketahui pasti itu butuh anggaran. Kita akan coba bersurat ke pemerintah pusat, atau melalui CSR perusahaan di Kaltara,” tuturnya.
Hadir dalam rakor tersebut, Danrem 092/Maharajalila Brigjend TNI Suratno, Wakapolda Kaltara Brigjend Pol Erwin Zadma, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris, dan lainnya. (humas)
Discussion about this post