Hadiri Munas, Pengprov Percasi Kaltara Turut Bawa Utut Adianto Pimpin Lagi PB Percasi

TARAKAN – Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalimantan Utara (Kaltara) langsung bekerja Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar (PB) Percasi pada 25-28 Februari di Jakarta.

Pengprov Percasi Kaltara yang diwakili Ketua Norhayati Andris dan Sekretaris Muhammad Iqbal, bahkan turut berkontribusi dalam mengantarkan Grand Master (GM) Utut Adianto kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PB Percasi periode 2022-2026.

BacaJuga

Kaltara Boyong 13 Medali dari Kejurnas Muaythai 2026, Hendra Radianto Tegaskan Fokus Jangka Panjang

10 Agustus 2026

Pengumpulan TD dan THb Paling Lambat 10 Agustus, Cabor Terancam Tidak Dipertandingkan di Porprov II Kaltara jika Lewat

9 Agustus 2026

Gubernur Pastikan Dukung Penuh Pelaksanaan Porprov II di Malinau, Siapkan Anggaran Rp2 Miliar

8 Agustus 2026

“Aklamasi, karena sesuai dengan mekanisme, ada pencalonan. Ternyata persyaratan untuk calon mau maju itu, pengprov-pengprov mengarahnya ke pak Utut saja semua,” ujar Sekretaris Pengprov Percasi Kaltara, Muhammad Iqbal, Sabtu (28/2/2022).

Ia punya alasan kembali mengusung Utut Adianto. Selain karena baru satu periode menjabat, Utut Adianto juga dinilai punya pengalaman baik sebagai atlet maupun pengurus.

“Pak Utut inikan memang pengalamannya di dunia catur. Beliau adalah seorang pemain, termasuk legendanya Indonesia, grand master yang ketiga,” beber Iqbal.

“Beliau juga memang tahu bagaimana memajukan cabang catur dan bisa berbicara di dunia internasional. Beliau ini juga punya akses di bidang pembinaan. Beliau pernah membuat sekolah catur Utut Adianto,” lanjutnya.

Disamping itu,  jabatan Utut Adianto sebagai anggota DPR RI juga menjadi nilai tambah untuk layak dipilih lagi. Dengan posisinya itu, Utut Adianto dinilai punya akses ke Pemerintah Pusat dalam memperjuangkan anggaran pembinaan cabang catur.

Selain beri andil dalam terpilihnya kembali Utut Adianto, Pengprov Percasi Kaltara juga berkontribusi dalam perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PB Percasi.

“Kita memperjuangkan item-item pasal-pasal yang ada di AD/ART. Itukan menyesuaikan kondisi, jadi tidak kaku,” tuturnya.

Iqbal membeberkan, bisa saja di suatu daerah cocok dengan aturan itu, namun belum tentu bisa diikuti di daerah lain. Sementara AD/ART merupakan peraturan dasar organisasi yang berlaku di seluruh Indonesia.

Karena itu, pihaknya perlu memperjuangkan dalam perubahan AD/ART, menyesuaikan kondisi di Kaltara. (jkr)