NUNUKAN – Keterbukaan menjadi pesan utama yang dibawa Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., saat menyapa sekitar 100 warga dalam reses perdana di Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kamis sore (12/11/2026). Di hadapan konstituennya, legislator Fraksi PKS ini memilih berbicara apa adanya mengenai kondisi keuangan daerah.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat di Warung Makan KebunKu tersebut, warga antusias menyampaikan beragam usulan pembangunan. Aspirasi mengalir mulai dari bantuan rumah ibadah masjid dan gereja, program bedah rumah, sumur bor air bersih, perbaikan jalan lingkungan, jalan tani, hingga bantuan UMKM dan bibit ikan air tawar.
BacaJuga
Menanggapi tingginya harapan masyarakat, Nasir secara jujur memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran. Selain faktor anggaran, realisasi pembangunan juga terikat pada pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Saya tidak ingin memberikan janji yang muluk-muluk kepada masyarakat. Kita harus jujur bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas, bahkan menghadapi defisit. Tetapi keterbatasan anggaran bukan alasan bagi kita untuk berhenti memperjuangkan aspirasi rakyat,” tegas Nasir di hadapan warga yang menyimak dengan penuh perhatian.
Sikap transparan ini justru menghadirkan suasana dialog yang sejuk dan saling memahami. Nasir memastikan bahwa seluruh catatan aspirasi warga Selisun akan dipilah dan dipetakan secara cermat berdasarkan tingkat urgensi serta jalur kewenangan pemerintahannya.
Untuk usulan yang masuk dalam ranah kewenangan Provinsi Kaltara, ia berkomitmen memperjuangkannya dalam pembahasan bersama perangkat daerah terkait. Sementara untuk kebutuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Nasir akan menjembatani komunikasi dan koordinasi agar tetap mendapat perhatian.
“Yang menjadi kewenangan provinsi akan kita perjuangkan di provinsi. Yang menjadi kewenangan kabupaten tentu harus kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten. Jangan sampai masyarakat diberi harapan, tetapi ternyata usulannya tidak bisa diproses karena terkendala kewenangan,” jelas anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut.
Tak hanya menyerap masukan, Nasir juga memanfaatkan forum reses ini sebagai ruang pertanggungjawaban moral. Ia memaparkan berbagai capaian program yang telah berhasil diperjuangkan sebelumnya, sekaligus mengedukasi warga mengenai panjangnya tahapan verifikasi, penentuan prioritas, hingga penyesuaian anggaran di pemerintahan.
“Reses ini bukan sekadar tempat masyarakat menyampaikan usulan. Ini juga kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat mengenai apa yang sudah kami kerjakan dan perjuangkan selama ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan setiap program merupakan buah kerja sama kolektif berbagai pihak. Di akhir acara yang ditutup dengan pembagian beras sebagai bentuk kepedulian sosial, Nasir berpesan agar keterbatasan kondisi daerah dihadapi bersama dengan kerja keras dan optimisme yang tak pernah padam. (ADV)
Discussion about this post