TANJUNG SELOR – Sorotan terhadap lambannya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara kembali mencuat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltara, Hamka, mendesak Pemerintah Provinsi segera melakukan pembenahan menyeluruh agar penetapan APBD tidak lagi molor seperti tahun-tahun sebelumnya.
Hamka menegaskan, percepatan pengesahan APBD sangat krusial untuk memastikan program pembangunan dapat langsung berjalan sejak awal tahun anggaran.
“Perencanaan sejak dini itu wajib. Jangan baru sibuk jelang akhir tahun, nanti yang kena imbas ya penyerapan anggaran,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Hamka juga menyoroti pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Menurutnya, secanggih apa pun sistemnya, tidak akan berdampak signifikan apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menyiapkan perencanaan secara matang sebelum proses input.
“SIPD itu hanya alat. Kalau OPD masih santai-santai dan tidak siap data, sistemnya tetap tidak berjalan,” tegasnya.
Selain itu, Hamka juga membeberkan sederet penyebab keterlambatan pengesahan APBD yang selama ini terus berulang.
Mulai dari tarik-menarik kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif, persoalan teknis dan administrasi, alur birokrasi yang tidak efisien, hingga minimnya SDM kompeten dalam penyusunan perencanaan anggaran.
“Semua faktor ini harus dibenahi. Tanpa itu, setiap tahun persoalannya akan berulang,” tegasnya lagi.
Discussion about this post