TANJUNG SELOR – Dalam rangka penguatan pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara (Kaltara), dilaksanakan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kaltara, Rabu (3/3/2025).
Kegiatan ini diawali oleh sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando G. Manik dan dibuka Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum.
Hadir juga Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, SE., M.Si, Kapolda Kaltara, Wakil Bupati Bulungan, Wakil Wali Kota Tarakan, Wakil Bupati Tana Tidung serta Perwakilan anggota TPID dan TP2DD se-Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID dan TP2DD baik di level Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara dalam upaya menjaga inflasi dalam level yang rendah dan stabil serta upaya memperluas digitalisasi di Kaltara.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis berupa efisiensi koordinasi sehingga program pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi dapat berjalan secara lancar dan efektif terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2025.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara dalam sambutannya menyampaikan bahwa sinergi antara Pemerintah Daerah perlu diperkuat guna mengantisipasi dinamika pasar, terutama menjelang HBKN Ramadan dimana inflasi cenderung meningkat.
Hasiando juga menyampaikan bahwa harga bahan pokok penting (bapokting) di Kaltara masih bergantung pada perkembangan harga di daerah pemasok.
Hal ini disebabkan masih adanya ketergantungan pasokan dari daerah lain. Beliau menegaskan perlunya sinergi antara TPID Kaltara dengan TPID Provinsi lain, khususnya provinsi pemasok bapokting Kaltara, salah satunya melalui upaya kerjasama antar daerah (KAD) untuk memastikan ketersedaian pasokan di Kaltara.
Dalam diskusi HLM, seluruh perwakilan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Utara menyatakan kesiapannya menghadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
Beberapa strategi dilaksanakan untuk menjaga inflasi agar rendah dan stabil khususnya di HBKN Idul Fitri melalui strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, Deputi Kemenko Bidang Perekonomian, Ferry menyampaikan pemerintah mengeluarkan beberapa instrumen kebijakan. Antara lain optimalisasi kenaikan upah minimum provinsi (UMP), optimalisasi penyaluran bantuan sosial serta stimulus HBKN berupa diskon tiket pesawat, diskon tarif tol hingga stabilisasi pangan yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dan memberikan efek multiplier bagi perekonomian termasuk di Kaltara.
Dalam mendukung target pertumbuhan perekonomian nasional diperlukan inflasi yang rendah dan stabil, sehingga pada HLM Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) disepakati untuk inflasi nasional 2025 pada kisaran sasaran 2,5% ±1% (yoy) serta inflasi Volatile Food (VF) pada kisaran 3,0-5,0% (yoy).
Ferry juga menanggapi salah satu isu strategis inflasi di Kaltara yaitu operasional pelabuhan Malundung yang kerap terhambat.
Pada Selasa lalu, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN menghadiri kunjungan lapangan ke Pelabuhan Malundung yang turut dihadiri Direktur Pengelola Pelindo dan Wali Kota Tarakan serta menerima berbagai masukan dan isu strategis dari operasional Pelabuhan Malundung.
Pihak Pelindo menjelaskan rencana pengembangan guna meningkatkan kinerja pelabuhan yaitu pengerukan, perluasan pelabuhan, dan penambahan crane.
Ferry menyebutkan pihaknya terus bersinergi dalam mengawal proses pengembangan pelabuhan serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses pengembangannya.
Gubernur Kaltara juga mendukung penuh peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dalam mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital. Inovasi TP2DD dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pajak dan retribusi daerah yang mendorong kenaikan pendapat asli daerah (PAD) serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara menegaskan bahwa digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah menjadi perhatian utama BI, dengan fokus pada tiga aspek utama: perluasan pembayaran non-tunai di layanan umum seperti pelabuhan dan pariwisata, peningkatan realisasi transaksi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta penguatan sinergi dengan TP2DD. Ketiga aspek ini diharapkan menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan transparan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam upaya memperkuat dan memperluas digitalisasi daerah, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan pentingnya penguatan fungsi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) sebagai langkah strategis dalam mendukung transformasi digital.
Kerangka Penguatan Fungsi P2DD mencakup empat aspek utama, yaitu peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan efektivitas monitoring dan koordinasi.
Melalui pendekatan ini, digitalisasi daerah diharapkan tidak hanya mempercepat elektronifikasi transaksi keuangan daerah, tetapi juga mendorong efisiensi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam diskusi, perwakilan dari Komandan Korem 092/Maharajalila menyampaikan bahwa masih terdapat wilayah blankspot jaringan internet, khususnya di wilayah Nunukan Utara.
Menanggapi hal ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltara, Hasiando G. Manik, menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama dengan pihak terkait melalui program BAKTI untuk mengatasi tantangan infrastruktur jaringan di daerah tersebut guna mendukung percepatan digitalisasi dan akses layanan keuangan yang lebih inklusif.
Gubernur Kalimantan Utara berharap HLM ini sebagai wadah kolaborasi dalam menjaga stabilitas inflasi dan mendorong transformasi digital di sektor layanan publik, guna mewujudkan Kalimantan Utara yang semakin maju dan berbasis digital. (*)
Discussion about this post