TANJUNG SELOR – Ketimpangan pengeluaran masyarakat atau gini ratio pada periode Maret 2022 mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), gini ratio secara total di provinsi termuda ini turun dari 0,285 menjadi 0,272.
Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang S.H, M.Hum mengungkapkan ini pertanda yang baik. Artinya, angka gini ratio semakin mendekati 0, memberikan dampak positif mengingat dampak ekonomi yang ditimbulkan setelah pandemi, semakin membaik.
“Kita berharap ketimpangan pengeluaran masyarakat semakin menurun,” terang Gubernur.
Diketahui, secara spasial, Kaltara memiliki gini ratio terendah jika dibandingkan provinsi lain di Kalimantan. Sedangkan pada tingkat nasional, Kaltara menjadi provinsi ketiga dengan gini ratio terendah setelah Bangka Belitung dan Maluku Utara.
“Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan di Kaltara sangat baik dan merata. Khususnya di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia,” jelas Gubernur.
Diberitakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) BPS Kaltara Slamet Romelan menyebutkan gini ratio di perkotaan mengalami penurunan dari 0,284 menjadi 0,269.
“Sementara itu, gini ratio di desa terjadi peningkatan, dari 0,264 menjadi 0,269,” kata Slamet belum lama ini.
Lanjut dia, angka gini ratio di desa dan di kota secara umum memang identik di angka 0,269. Namun itu bukan berarti gini ratio total di Kaltara juga di level tersebut.
“Jika kita lihat angkanya memang identik, tapi secara total di Kaltara 0,272. Ini disebabkan penghitungannya bukan dari rata-rata. Dimana tidak bisa ketika yang sama digabungkan, hasilnya juga sama,” paparnya.
Lanjut dia, kondisi tersebut mencerminkan masih adanya ketimpangan gini ratio di desa dan kota. Dimana terjadi jarak dari komponen pengeluaran yang melebar antara di desa dan kota. Ini yang menyebabkan terjadinya ketimpangan gini ratio.
Untuk diketahui bersama, indikator gini ratio bernilai antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai gini ratio, menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara masyarakat yang semakin tinggi.
Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Utara, Tedy Arief Budiman dalam Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Periode Februari 2022 mengatakan, tingkat kesenjangan ekonomi di Kalimantan Utara juga mengalami penurunan di periode September 2021.
Ini tercermin dari penghitungan gini ratio atau rasio gini yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Tedy menjelaskan, gini ratio merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan penduduk.
Pada September 2021, gini ratio berada di level 0,285 atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya di level 0,300.
“Saya nilai kondisi ini cukup baik, mengingat adanya dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi dan menjadi indikasi bahwa perekonomian sudah mulai membaik,” katanya. (dkisp)
Discussion about this post