Reses di Karang Anyar, Deddy Sitorus Serap Aspirasi Mulai dari Realisasi PKH hingga Lahan WKP

TARAKAN – Dalam kesempatannya hadir di Tarakan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Deddy Yevri Hanteru Sitorus juga menggelar reses di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan, Jumat (25/2/2022).

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tarakan Edi Patanan dan anggota DPRD Tarakan dari Fraksi PDIP dan Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan. 

Dalam kegiatan yang digelar di RT 40, anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara (Kaltara) ini kembali menyerap berbagai usulan masyarakat.

Kepastian penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu yang dipertanyakan warga yang telah menantikan realisasinya.

“Mengenai PKH, bagaimana pak mengenai PKH itu, ada realisasinya? Karena warga sudah banyak yang tanya mengenai PKH,” ujar Ketua RT 65 Kelurahan Karang Anyar, mempertanyakan kepastiannya.

Selain itu, ia juga memohon bantuan adanya perbaikan jalan di wilayahnya. Karena menurutnya, masih banyak jalan yang rusak.

Usulan lainnya datang dari Ketua RT 60 yang juga mengharapkan perbaikan jalan di wilayahnya. Karena selama ini belum tersentuh karena masuk Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

“Selama ini daerah Sesanip ke dalam seperti sawah berlumpur. Jadi kami mohon untuk sedikit membantu, jalan yang menuju tanah semua, enggak ada tersentuh bangunan,” tuturnya.

Sementara dari Ketua RT 70 mengusulkan adanya bantuan modal bagi pelaku usaha mikro kecil untuk melanjutkan usahanya.

“Dari RT maupun dari mana-mana hendaknya di support lah UMKM itu dari uang CSR, kalau bisa dikasih modal sedikit-sedikit, jualan sanggar, supaya mereka hidup. Jualan jamu, yang tidak punya gerobak, sampai sekarang belum punya,” tuturnya.

Ada juga yang mengusulkan bantuan kendaraan motor roda tiga untuk pengangkutan sampah. Terhadap usulan-usulan tersebut Deddy Sitorus memberikan tanggapannya.

“Tarakan ini termasuk yang mudah dan cepat penyalurannya. Cuma kadang-kadang ada kesalahan data atau informasi kurang cepat, jadi banyak saja yang lambat. Di kita yang baru kemarin dikumpul untuk Kota Tarakan itu ada sebanyak 1.356 usulan baru yang dimasukkan, tetapi kita termasuk terlambat. Setelah ibu Risma datang baru kita usulkan data. Data kita itu baru selesai verifikasinya tanggal 10 Desember,” ujar Deddy Sitorus.

“Insya Allah mari sama-sama kita berdoa, proses di kementerian itu berjalan cepat sehingga mereka yang membutuhkan PKH itu bisa mendapatkan,” tuturnya.

Terkait jalan rusak, ia menyerahkan kepada anggota DPRD Tarakan dari fraksi PDIP. Sementara terkait kebutuhan air bersih di RT 60, Deddy Sitorus menyerahkan kepada Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan.

Sementara untuk lahan WKP, Deddy Sitorus menilai persoalan ini memang sulit dicari jalan keluarnya. Namun, ia akan berupaya untuk memperjuangkan di pusat.

“Memang status tanah kita ini banyak yang masih dalam wilayah kerja Pertamina dan status itu belum dibatalkan secara hukum. Kalau belum dibatalkan secara hukum, maka yang Namanya dana negara tidak masuk di atas tanah itu, itu problemnya,” tuturnya.

“Kalau perubahan status itu perlu proses yang sangat panjang dan itu kesulitan kita, tidak saja dengan WKP punya Pertamina, masalah dengan Inhutani juga sama, masalah dengan Lantamal juga sama. Jadi masalah agraria di negara ini paling ribet urusannya,” lanjutnya.

“Saya mohon bersabar, saya akan terus mencoba menggedor Pertamina untuk melihat bagaimana. Karena tidak bisa Pertamina sendiri yang memutuskan, Keuangan harus memutuskan, BPK harus ikut memutuskan, KPK harus ikut memutuskan, Kejaksaan Agung haru ikut memutuskan, semua harus terlibat. Tapi bagi saya masyarakat tetap bisa tidur tenang, itu yang paling penting,” ungkapnya lagi. (jkr)