TANAH KUNING – Suasana keakraban mewarnai silaturahim warga Kampung Baru di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Minggu (17/1/2026) pagi sekitar pukul 10.00 WITA, tepat di rumah Ketua RT 11, Samsul.
Bukan sekedar ngobrol santai, warga bahas isu krusial seperti keamanan lingkungan dan sengketa lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang lagi jadi sorotan.
Pertemuan ini jadi momen penting buat warga menyatukan suara di tengah konflik lahan yang melibatkan Program Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI).
Latar belakangnya, warga Kampung Baru mengklaim punya Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 2009, tapi lahan tersebut diduga masuk kedalam HGU perusahaan PT BCAP.
Diskusi berlangsung terbuka dan kondusif, dengan penekanan pada musyawarah dan penyelesaian hukum.
Ketua RT 11, Samsul, langsung ambil peran sebagai tokoh masyarakat. Ia mengajak seluruh warga bekerja sama erat dengan kepolisian untuk menjaga ketertiban.
“Keamanan lingkungan harus kita jaga bersama. Masyarakat dan kepolisian perlu saling mendukung agar ketertiban tetap terpelihara dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak,” ujar Samsul dengan tegas.
Ia juga apresiasi peran polisi yang selama ini bantu jaga situasi aman, sehingga nggak ada bentrokan di masyarakat. Kolaborasi ini dianggap kunci utama buat ciptakan lingkungan kondusif, apalagi di tengah isu sengketa yang lagi panas.
Selain keamanan, sengketa lahan HGU juga jadi pembahasan utama. Samsul ingatkan warga untuk hormati proses hukum, karena gugatan sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Sidang perdana bahkan sudah digelar awal Januari lalu.
“Kami sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk bersabar dan mengikuti prosedur hukum. Kami berharap pemerintah daerah maupun provinsi dapat hadir dan menegakkan keadilan agar hak-hak masyarakat dapat dikembalikan,” tambahnya.
Salah satu warga, Arman, turut angkat bicara. Ia sampaikan harapan besar ke pemerintah dan pihak terkait buat lebih perhatikan kondisi masyarakat.
“Selama ini kami merasa terjadi ketidakadilan. Hak-hak masyarakat seolah terabaikan bahkan peluang kehidupan kami ikut terdampak. Kami tidak menolak adanya proyek PSN namun kami berharap proyek tersebut justru dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat bukan sebaliknya,” kata Arman.
Arman juga minta komunikasi lebih intensif antar pihak, yang difasilitasi oleh pemerintah supaya bisa capai solusi win-win.
Pertemuan ditutup dengan apresiasi warga kepada polisi atas upaya jaga keamanan. Banyak masukan bermanfaat yang keluar, dan semua sepakat untuk terus jaga stabilitas sambil nunggu putusan hukum. Acara ini bukti bahwa musyawarah bisa jadi jalan keluar di tengah konflik, dengan harapan agar ada titik terang buat warga Kampung Baru. (*)
Discussion about this post