BULUNGAN – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Muhammad Nasir memberikan apresiasi kepada Aliansi Masyarakat Perbatasan yang menggelar kegiatan pembahasan Daerah Otonom Baru (DOB) bersama narasumber dari pemerintah pusat.
Menurutnya, forum tersebut membuka ruang penjelasan yang lebih jelas dan detail terkait perjuangan pembentukan DOB di wilayah perbatasan.
Nasir menyebut, kehadiran narasumber pusat menjadi poin penting karena masyarakat bisa mendapatkan informasi langsung tanpa harus jauh-jauh ke Jakarta.
“Kita dari DPRD tentu mendukung penuh kegiatan yang dilakukan aliansi hari ini. Apalagi narasumbernya langsung dari pusat, sehingga masyarakat bisa mendengar secara jelas dan rinci,” kata Nasir, Selasa (24/11/2025).
Muhammad Nasir menilai bahwa langkah aliansi menghadirkan narasumber pusat menunjukkan efisiensi dan kepedulian terhadap masyarakat Kaltara.
“Tidak perlu masyarakat kita berbondong-bondong ke Jakarta hanya untuk mendapatkan penjelasan seperti ini. Hari ini, semuanya bisa didengar langsung di daerah,” sebutnya.
Nasir menegaskan bahwa hambatan terbesar pembentukan DOB bukan pada kesiapan daerah, melainkan kebijakan moratorium yang masih berlaku di tingkat pusat.
“Selama moratorium belum dicabut, proses tidak bisa berjalan. Jadi kendalanya bukan di daerah, tapi di pemerintah pusat,” tandasnya.
Discussion about this post