BULUNGAN – Gelombang dukungan masyarakat Bulungan dan Tanjung Selor terhadap percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) menunjukkan kesadaran publik yang makin tinggi akan pentingnya kepastian tata kelola pemerintahan di Kalimantan Utara.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menegaskan aspirasi ini bukan sekadar wacana spontan, tetapi pijakan strategis yang harus diperhatikan pemerintah daerah maupun pusat.
“Semakin banyak kelompok menyuarakan percepatan DOB, artinya masyarakat memahami urgensi penataan pemerintahan yang lebih efektif. Ini bukan sekadar diskusi, tapi tuntutan agar pelayanan publik merata,” ujarnya
Djufrie menyoroti pentingnya penetapan ibu kota provinsi secara definitif sebagai syarat utama konsolidasi pemerintahan di Kaltara. Kepastian ini, menurutnya, menjadi penentu perencanaan pembangunan, investasi, dan layanan publik di seluruh wilayah, termasuk daerah perbatasan dan pedalaman.
DPRD Kaltara akan terus mengawal dinamika ini dan memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan secara proporsional ke pemerintah pusat. Djufrie berharap pemerintah pusat memberi perhatian serius karena kesiapan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Kaltara sudah menunjukkan sinyal positif.
“Fokus kami memastikan proses ini berjalan tertib, transparan, dan berorientasi pada masa depan Kaltara. Apa pun keputusan yang dihasilkan, harus membawa kemajuan bagi seluruh wilayah dan masyarakat,” tegasnya.(Adv)
Discussion about this post