Layanan Kanker dan Jantung Kini Hadir di Kaltara, Masyarakat Tak Perlu Dirujuk ke Luar Daerah

BacaJuga

Dewas Soroti Pengawasan Anggaran dan Mutu Layanan RSUD dr. H. Jusuf SK, Monitoring Tak Boleh Berhenti di Laporan

25 September 2026

Wagub Bahas Percepatan Akses Jalan Menuju Apau Kayan

12 September 2026

Investasi Tembus Rp2 Triliun dari Misi Dagang Kaltara – Jatim

8 September 2026

TARAKAN — Masyarakat Kalimantan Utara kini tidak perlu lagi bepergian jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kemoterapi, bedah onkologi, dan bedah jantung. Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., dalam acara peresmian layanan kesehatan spesialis yang digelar di Ruang Rapat Kantor BPJS Kesehatan, Senin (28/4).

Komitmen ini diresmikan melalui penandatanganan kerja sama penambahan layanan kesehatan yang di lakukan oleh Gubernur Kaltara yang di wakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si.,

Dalam sambutannya menyampaikan pentingnya langkah ini dalam memperkuat sistem layanan kesehatan daerah.

“Ini bukan sekadar penambahan layanan, melainkan upaya kami untuk memastikan setiap warga Kaltara mendapatkan haknya atas layanan kesehatan berkualitas tanpa harus menempuh perjalanan jauh,” ujar Bustan.

Semua pihak sepakat bahwa ketersediaan layanan spesialis ini menjadi jawaban atas tantangan penyakit tidak menular yang kini menjadi penyebab utama kematian, seperti kanker dan penyakit jantung,” Tambahnya.

Dengan adanya penambahan layanan ini, penanganan pasien akan menjadi lebih cepat, risiko komplikasi berkurang, dan tingkat pemulihan meningkat. Keberadaan layanan ini juga memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Bustan menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Dari penyediaan fasilitas hingga sistem rujukan terintegrasi, semua harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar manfaat layanan ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” Pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, DPRD Provinsi Kaltara, perwakilan BPK dan BPKP, Ombudsman RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, serta asosiasi tenaga medis.(dkisp)