TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat strategi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong percepatan transformasi digital di daerah.
Upaya ini diwujudkan melalui High Level Meeting (HLM) Konsolidasi Program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
BacaJuga
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (5/3/2025).
Gubernur mengungkapkan pemerintah berkomitmen untuk memastikan kebijakan yang lebih terarah dan terintegrasi guna menghadapi tantangan inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan efisiensi layanan publik berbasis digital.
Gubernur menegaskan bahwa sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika ekonomi, terutama menjelang periode Ramadan dan Idul Fitri yang kerap diiringi kenaikan harga bahan pokok.
“Inflasi Kaltara pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,49% (YoY), tetapi kita tetap harus waspada terhadap lonjakan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan harga serta memastikan distribusi barang tetap lancar,” kata Gubernur.
Untuk mengantisipasi potensi kenaikan harga, Pemerintah Provinsi Kaltara akan mengintensifkan operasi pasar murah, sidak pasar, serta penguatan stok pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan pemantauan distribusi barang, terutama di pelabuhan-pelabuhan utama guna menghindari gangguan pasokan.
Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah menjadi agenda utama dalam pertemuan ini. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester II 2024, seluruh wilayah Kaltara telah mencapai kategori digital.
Namun, upaya untuk memperluas digitalisasi dalam sistem pembayaran dan layanan publik terus didorong guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita harus memastikan bahwa sistem pembayaran digital semakin terintegrasi, sehingga tata kelola keuangan daerah lebih efisien dan transparan. Digitalisasi ini juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong inklusi keuangan masyarakat,” kata Gubernur.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, Gubernur juga menginstruksikan seluruh anggota TP2DD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk bersiap menghadapi Championship TP2DD 2025 dengan memenuhi seluruh parameter digitalisasi yang telah ditetapkan.
“Keberhasilan dalam Championship TP2DD bukan sekadar pencapaian prestasi, tetapi juga mencerminkan komitmen kita dalam menghadirkan layanan publik yang lebih modern dan efisien bagi masyarakat Kaltara,” paparnya.
Gubernur berharap kegiatan ini bukan hanya sekadar forum evaluasi, tetapi juga sebagai ajang strategis dalam menyusun kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan semakin kuatnya koordinasi antar pemangku kepentingan, diharapkan pengendalian inflasi dan transformasi digital di Kaltara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Tantangan ke depan akan semakin kompleks, namun dengan kerja sama dan inovasi yang berkelanjutan, kita dapat menjadikan Kaltara sebagai provinsi yang lebih maju, makmur, dan berdaya saing di era digital ini. Mari kita manfaatkan forum ini sebagai wadah kolaborasi demi kesejahteraan bersama,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., Ketua DPRD Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Kapolda Kalimantan Utara, Unsur Forkopimda Kaltara, Plh. Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, Staf Ahli Gubernur, Asisten, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Utara. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando G. Manik, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Utara, Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFRA, CSFA, ERMCP, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara, Totok Prihantoro, Ak., M.Si, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara, Para Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang ada di Kalimantan Utara, Segenap anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Utara. (dkisp)
Discussion about this post