TANJUNG SELOR – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Muhadjir Effendy mengungkapkan, lebih dari 70 persen keluarga desil (kelompok rendah tingkat kesejahteraan) pada setiap kabupaten dan kota beresiko mengalami stunting. DIbutuhkan intervensi kebijakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam roadshow Menko PMK, ke Kalimantan Utara (Kaltara) secara virtual pada Senin (6/3/2024) dalam upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem secara nasional.
Bupati Bulungan, Syarwani S.Pd, M.Si dalam kesempatan tersebut menyampaikan, prevalensi stunting menurut kecamatan di Kabupaten Bulungan tahun 2021 – 2022 yaitu dari 22,9 persen, turun menjadi 18,9 persen, dengan target nasional yaitu 18,4 persen.
Bupati memaparkan beberapa hal terkait komitmen mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten, kecamatan dan desa.
Lalu, peningkatan alokasi untuk intervensi spesifik terkait pemeriksaan hemoglobin untuk para calon pengantin. Intervensi sensitif terkait penambahan alokasi penerima bantuan sosial, revitalisasi Posyandu, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
Kemudian, pembiayaan operasional terhadap kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di wilayah Kabupaten Bulungan. Serta pemanfaatan forum percepatan penurunan stanting yang terintegrasi dari seluruh lembaga.
Bupati juga berharap adanya sinergitas dalam upaya percepatan penurunan stunting dan kemiskinan kepada pemerintah pusat. Di antaranya dukungan pembiayaan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Selanjutnya pembangunan balai latihan kerja, pengendalian harga BBM dalam rangka pengendalian inflasi terkain dengan daya listrik dan pemenuhan kebutuhan pokok untuk menstabilkan inflasi daerah,” ungkap Bupati. (*)
Sumber: Bagian Prokompim Setda Bulungan
Discussion about this post