TARAKAN – Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan sepakat menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Itu merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan antara mahasiswa dan DPRD Tarakan di gedung DPRD Tarakan, Senin (5/9/2022).
BacaJuga
Pertemuan itu sendiri dilakukan untuk merespon aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa yang yang tergabung dalam Aliansi Berdarah memprotes kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah pusat pada Sabtu (3/9/2022).
“DPRD Tarakan bersama Aliansi Sedarah menolak atas kenaikan BBM ini,” tegas DPRD Tarakan Al Rhazali dalam wawancara bersama awak media usai pertemuan.
Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus, mahasiswa juga mendesak evaluasi pasokan BBM subsidi karena sering terjadi kelangkaan sehingga muncul fenomena antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Padahal, dari keterangan Pertamina, pasokan BBM subsidi setiap harinya lebih dari cukup. Yakni di angka 5,45 kiloliter.
“Nah, pertanyaannya sekarang kalau sudah melebihi kenama masih langka? Maka ada kemungkinan-kemungkinan. Pertama apakah kita salah data pada saat pengiriman maka itu kita minta evaluasi lagi dari pemerintah, atau ada kebocoran-kebocoran, atau kurang tepat sasaran. Maka rekan-rekan mahasiswa meminta untuk kita mengevaluasi semua itu,” ujarnya kepada awak media.
Terkait tuntutan itu, pihaknya menawarkan solusi berupa pembaharuan regulasi. Apakah dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Edaran Wali Kota Tarakan, sambil mengevaluasi kebutuhan ideal Tarakan.
Langkah lainnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait syarat membentuk Satuan Tugas (Satgas) guna mengawasi fenomena antrean BBM di SPBU. Jika memenuhi syarat, pihaknya akan meminta pemerintah untuk membentuk satgas.
Demo sendiri berlangsung aman meski sempat memanas. Mahasiswa memaksa masuk ke gedung DPRD Tarakan dengan menggoyang pagar. Namun, upaya itu dihalangi Polres Tarakan yang telah menyiagakan pasukannya.
Anggota DPRD Tarakan diwakili dipimpin Ketua DPRD Al Rhazali, akhirnya menemui massa untuk menenangkan suana. Setelah bernegosiasi, massa dibolehkan masuk dan berdialog di ruang rapat utama DPRD Tarakan.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Diki membeberkan ada 7 tuntutan yang disampaikan ke DPRD Tarakan, baik isu nasional maupun persoalan lokal.
Selain memprotes kenaikan harga BBM subsidi, aksi juga menyoroti permasalahan minyak dan gas di Kaltara. Seperti kelangkaan BBM.
Disoroti juga terkait permasalahan limbah minyak diduga tumpahan dari bocornya pipa Pertamina. Hal itu telah dijawab oleh pihak Pertamina EP Tarakan Field.
“Terkait dengan 7 tuntutan yang kami berikan harapan kami bersama itu adalah tuntutan tersebut dikawal ataupun DPRD bisa merekomendasikan hal tersebut hingga ke pusat. Kami sebagai mahasiswa, sebagai elemen masyarakat, akan tetap terus mengawal hal tersebut. Apabila tuntutan kami tidak dijalankan dan direalisasikan sebagaimana mungkin kami akan turun kembali ke jalan,” tegasnya. (jkr)
Discussion about this post