NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid hadiri sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Analisis Jabatan/Analisis Beban Kerja (Anjab/ABK) di Ruang Rapat VIP Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Kamis (19/5/2022).
Hadir juga Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Muhammad Amin, Asisten Administrasi Umum Drs. Syafaruddin, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H. Asmar, Inspektur Inspektorat Jumianto, Kabag Organisasi Setda Harman, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Maksud atau tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi dan menyatukan komitmen para pimpinan tinggi dalam rangka mendukung pelaksanaan PMPRB dan Penyusunan Anjab/ABK dilingkungannya masing-masing agar output atau hasil kegiatan dapat diwujudkan sesuai standar jumlah, standar kualitas dan standar waktu yang telah ditentukan.
Sasarannya sebanyak 12 perangkat daerah (sesuai SK Bupati) untuk PMPRB dan untuk Anjab/ABK diikuti oleh seluruh perangkat daerah.
Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dalam sambutannya meminta kepada seluruh OPD, khususnya 12 perangkat daerah yang disebutkan dalam SK Bupati Nunukan untuk dapat melaksanakan berkomitmen.
“Kita membutuhkan komitmen ini untuk menyamakan persepsi dan menyatukan komitmen kita semua dalam rangka penyusunan kelengkapan-kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk penilaian reformasi birokrasi itu sendiri,” ucap Bupati Laura.
Bupati berharap OPD dapat berkoordinasi terkait apa yang tidak diketahui dan hasil koordinasi itu harus ditindaklanjuti mengingat waktu yang terus berjalan.
Selanjutnya Bupati meminta adanya Anjab/ABK yang harus disusun dan output yang telah dikerjakan adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan jabatan dan kebutuhan pegawai.
“Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa kebutuhan pegawai semakin tinggi sementara pegawai kita semua berkurang dikarenakan antara lain meninggal dunia, pensiun, pindah kerja dan sebagainya. Jadi nanti melalui Anjab ini kita bisa melihat seberapa besar organisasi kita dan ini juga harus dibuat betul-betul dan mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan seperti penyusunan struktur OPD yang baru berjalan 2 bulan ditegur lagi karena adanya kesalahan dan sebagainya,” tambahnya.
Bupati Laura menegaskan paling tidak seminggu sebelum 15 Juni diadakan kembali rapat untuk melihat kekurangan dan kendala yang masih dihadapi, termasuk yang belum untuk ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya.
“Intinya kita ingin agar bagaimana OPD ini bisa komitmen karena waktunya ini tidak banyak, hanya satu bulan saja dan kita harus paham tujuan kita. Jadi mungkin bapak/ibu sudah mengerti masalah ini tinggal bagaimana kita menindaklanjutinya,” tutupnya. (Tim Publikasi)
Sumber: Bagian Prokompim Setda Nunukan
Discussion about this post