TARAKAN – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kalimantan Utara (Kaltara) Ns. Rohandi Baharuddin M.Kep menekankan kepada jajarannya agar dapat menindaklanjuti program kerja yang telah disusun, dengan mengedepankan skala prioritas.
Hal itu ditekannnya usai melantik pengurus DPW PPNI Kaltara yang dirangkai dengan pelantikan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) PPNI Kaltara periode 2022-2027 di ruang pertemuan lantai 6 RSUD dr. H. Jusuf SK, Rabu (30/3/2022).
Dalam acara yang juga dihadiri Ketua Bidang Pemberdayaan Politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPNI Oman Faturrohman, Rohandi melantik langsung jajarannya.
Usai acara, kepada awak media, ia meminta agar pengurus dapat menindaklanjuti hasil muswil, dengan mengedepankan skala prioritas.
“Bagaimana memprioritaskan daripada program-program kerja yang telah diamanahkan di muswil, hasil daripada sidang-sidang komisi yang telah direkomendasikan oleh peserta sidang untuk ditindaklanjuti oleh pengurus DPW PPNI Provinsi Kalimantan Utara untuk lima tahun yang akan datang,” pinta Rohandi Baharuddin.
Di antara program kerja yang perlu diprioritaskan, menurut Rohandi, yakni memperjuangkan perawat yang masih berstatus tenaga kontrak atau honorer untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023.
“Jumlah perawat yang ada di wilayah Kalimantan Utara itu adalah sekitar 3.768. Lebih dari pada separoh itu adalah tenaga honorer. Ada yang usianya sudah di atas 35 tahun yang tidak bisa lagi diangkat menjadi tenaga ASN,” ujarnya.
“Makanya kita berjuang bagi teman-teman perawat itu yang umurnya tidak bisa diangkat menjadi ASN tapi kita berjuang untuk bagaimana diangkat di jalur PPPK, afirmatif itu sama dengan guru,” tegasnya.
Untuk mewujudkan harapan itu, ia mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten.
“Kami meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten untuk mengirimkan surat ke Kementerian PAN-RB supaya nanti di tahun 2023 perawat bisa menjadi prioritas untuk diangkat menjadi tenaga PPPK melalui jalur afirmatif,” pintanya.
Rohandi juga memberikan perhatian kepada kesejahteraan perawat. Menurutnya, persoalan ini perlu diutamakan. Karena masih ada perawat di Kaltara yang mendapatkan gaji di bawah upah minimum baik provinsi maupun kabupaten dan kota.
Menurutnya, masih ada perawat yang digaji Rp 1,2 juta, sedangkan upah minimum regional di Kaltara sekira Rp 3 juataan.
“Ada beberapa daerah itu di wilayah Kaltara memang gajinya masih di bawah daripada standar,” ungkapnya.
“Ini sangat memprihatinkan bagi kami. Di satu sisi mungkin profesi-profesi yang lain sudah diperhatikan tetapi perawat sebagai garda terdepan dalam penanganan covid ini mungkin terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Harapan kami ke depannya adalah pemerintah akan memprioritaskan itu sebagai mitra dalam memberikan layanan kesehatan,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Pemberdayaan Politik DPP PPNI Oman Faturrohman mengingatkan kepada pengurus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggotanya.
“Ketua, ketua dewan pertimbangan, ketua MKEK sampai anggota divisi, Ketua DPK dan seluruh jajarannya, yang terbaik adalah ketika kita mampu memberikan pelayanan terhadap anggotanya,” ungkapnya. (jkr)
Discussion about this post