NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaparkan program kegiatan tahun ini. Kegiatan dimulai Senin (15/3) hingga Kamis (18/3) di kantor DPRD Nunukan.
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mensinergiskan rencana kerja tahun 2021 untuk melihat target pencapaian anggaran dan program kerja kegiatan yang sifatnya mendesak dan prioritas, serta sejumlah kendala realisasi kegiatan OPD dan pencapaian program yang telah ditargetkan persemester.
BacaJuga
”Anggota dewan mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD Nunukan, Kominfo, Capil dan Dinas Perhubungan Nunukan, digelar bersamaan masing-masing komisi di ruang rapat ambalat I dan II,” kata Kepala Bagian Analisis dan Perencanaan Sekretariat DPRD Nunukan Yance Tambaru, Senin (15/3/2021).
Rapat dilanjutkan Selasa dengan mengundang OPD berbeda. Diantaranya Dinas PUPR, BLHD, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan dijadwalkan pada Rabu (17/3/2021) dan Kamis (18/3/2021).
Sementara itu, Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa Hafid menginginkan melalui program ini bisa terlihat kesinambungan kegiatan yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
”Kita ingin melihat kesinambungan kegiatan yang diprogramkan setiap OPD Nunukan, termasuk perencanaan kegiatan pada 2022. Apalagi saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19, sehingga kita perlu sedikit bermanuver untuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi, agar seluruh program dan perencanaan pembangunan tepat sasaran kedepannya,” ujar Hj. Rahma Leppa Hafid.
Menurutnya Program dan perencanaan setiap OPD harus fokus dan terarah serta memiliki nilai stategis bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat di kabupaten yang berbatasan langsung dengan Tawau Malaysia ini.
Perencanaan Pembangunan selama masa pandemi Covid-19, perlu menyesuaikan dengan program yang dicanangkan Pemerintah Pusat yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tentunya suatu daerah atau kabupaten kota ikut mendukung aksi pemerintah melindungi masyarakat di tengah kesulitan berbagai bidang.
Hj Leppa mengatakan, Program PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak covid 19 terhadap perekonomian termasuk penanganan krisis kesehatan di Indonesia.
Selain itu program PEN juga sebagai respon penurunan terhadap aktifitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi terutama disektor informal dan UMKM di Indonesia khususnya di Kabupaten Nunukan. (sumber: Publikasi dan Dokumentasi Sekretariat DPRD Nunukan)
Discussion about this post