TARAKAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyelenggarakan kegiatan Webinar Series 4.0 Jilid VI dengan tema “Akselerasi Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Sharing Session Success Story Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dan Pembentukan TP2DD”.
Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual ini bersifat High Level Meeting karena dihadiri oleh Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara, Wali Kota Tarakan, Bupati Kabupaten Bulungandan Pjs. Bupati Kabupaten Nunukan, Tana Tidung dan Malinau.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, KPwBI Provinsi Kaltara mengundang Analis Pendapatan Daerah Kemendagri Raden An An Andri Hikmat, Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes, Kepala BPKP Provinsi Kaltara Rusdy Sofyan dan Kepala BPK Provinsi Kaltara) Agus Priyono. Selain itu, acara berjalan semakin menarik karena dimoderatori oleh Zilvia Iskandar, News Anchor Metro TV.
Mengawali kegiatan, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltara Yufrizal memaparkan perkembangan perekonomian global, domestik, dan regional.
Di mana pada triwulan III 2020, perekonomian Indonesia relatif terkontraksi namun tidak sedalam negara lain. Sejalan dengan kondisi domestik, pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III 2020 juga mengalami perbaikan yang terkontraksi sebesar 1,46 persen (yoy), relatif mengecil dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,14 persen (yoy).
Selanjutnya, pada Oktober 2020, Kota Tarakan mengalami deflasi sebesar -0,28 persen (mtm) sementara Kota Tanjung Selor mengalami inflasi sebesar 0,07 persen (mtm). Secara tahunan, inflasi Provinsi Kaltara tercatat sebesar 2,17 persen (yoy) atau masih berada di dalam kisaran sasaran inflasi Nasional sebesar 3,0% ±1 persen (yoy).
Konsumsi rumah tangga yang membaik tersebut diikuti oleh penggunaan transaksi digital yang semakin masif oleh berbagai kalangan masyarakat.
“Bank Indonesia bersama dengan pemerintah memiliki target untuk membawa 91,3 juta penduduk unbanked atau yang belum tersentuh akses lembaga keuangan serta 62,9 juta UMKM ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan formal secara sustainable melalui pemanfaatan digitalisasi,” ujar Kepala Perwakilan BI Provinsi Kaltara Yufrizal seperti dirilis KPwBI Provinsi Kaltara yang diterima awak media ini, Selasa (10/11/2020)
Upaya ini juga sesuai dengan program integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional melalui implementasi ETP. Implementasi ETP memiliki tiga dampak positif yaitu meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki kualitas kemudahan usaha, dan terciptanya governance. Berbagai manfaat ETP ini perlu diakselerasi melalui pembentukan TP2DD di wilayah Provinsi Kaltara.
Kegiatan dibuka oleh Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi. Dalam arahannya, Teguh Setyabudi mengungkapkan bahwa kegiatan webinar kali ini merupakan forum yang sangat strategis untuk kemajuan program ETP pemda se-Kaltara.
ETP sendiri menjadi salah satu bagian dari visi presiden dalam melakukan deregulasi dan debirokrasi terkait tata kelola pemda dan wujud dari upaya transformasi digital di pemda. Selain itu, ETP juga memiliki tujuan lain agar dana pemerintah pusat dapat digunakan dengan baik oleh pemda.
Pada hakikatnya, Pemprov Kaltara dan pemda di wilayah Provinsi Kaltara telah melakukan berbagai upaya implementasi ETP antara lain payroll non tunai untuk gaji pegawai, SP2D online, penggunaan CMS untuk memenuhi kebutuhan transaksi perbankan, penggunaan e-channel untuk pendapatan dan belanja, perluasan elektronifikasi belanja, hingga perluasan penerimaan pemda melalui QRIS dan finansialteknologi.
Implementasi ETP yang telah baik ini diharapkan dapat dipeluas melalui pembentukan TP2DD. Untuk itu, pembentukan TP2DD di seluruh wilayah Prov. Kaltara seperti di Kota Tarakan agar dapat ditindaklanjuti oleh seluruh Pemda bersama KPwBI Prov. Kaltara.
Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes menyampaikan topik Success Story Key Success Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda dan Pembentukan TP2DD Kota Tarakan.
Dalam paparannya, dr. Khairul, M.Kes menyampaikan bahwa key successimplementasi ETP di Kota Tarakan meliputi lima aspek antara lain tersedianya kebijakan, regulasi, dan visi kepala daerah, kedua fasilitasi KPwBI Provinsi Kaltara dalam mendorong pemda mengimplementasikan ETP dan perbankan dalam menyediakan infrastruktur.
Selain itu, dukungan BPKP Provinsi Kaltara dan bank mitra dalam menyediakan kanal pembayaran non tunai, keempat mengatasi permasalahan seperti kendala jaringan, infrastruktur, dan kemampuan SDM serta kerja sama antara bank mitra dengan perusahaan teknologi finansial. (jkr-1)
Discussion about this post