JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU) pada sidang paripurna, Selasa (18/1/2022) lalu.
UU IKN mengamanatkan, akan membentuk Perpres mengenai Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang akan menjadi penyelenggara dari pemerintahan di ibu kota baru tersebut. Salah satu yang akan dibahas dalam Perpres tersebut adalah kriteria yang tepat sebagai Kepala Badan Otorita IKN.
Beredar Kabar dari jejaring pemberitaan media, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi banyak nama dan kriteria untuk calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Menyikapi berbagai perkembangan terkait Kalimantan belakangan ini, termasuk diantaranya usulan Kepala Badan Otorita IKN, Senin (24/1/2022) Kaukus Kalimantan Parlemen yang terdiri dari Anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD dan sejumlah tokoh se Kalimantan menggelar pertemuan di rumah dinas Wakil Ketua DPD RI Mahyudin di Jakarta.
Hadir di antaranya, pimpinan DPD RI asal Kalimantan Utara, Pimpinan PURT DPD RI asal Kalimantan Utara, Anggota Senator asal Kalimantan Utara, dan Anggota DPR RI asal Kaltara.
10 Poin dari hasil pertemuan, salah satu diantaranya menyepakati agar adanya usulan Kepala Badan Otorita IKN yang diisi oleh Putra Daerah Kalimantan. Berdasarkan hasil kesepakatan terdapat 4 usulan putra daerah terbaik Kalimantan yang nantinya akan diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Otorita IKN.
4 diantaranya yaitu Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, Eks Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Eks Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang dan Anggota DPD RI Martin Billa.
Melalui kesempatan yang sama Hasan Basri menyampaikan Kepala Badan Otorita IKN sebaiknya berasal dari tokoh-tokoh Kalimantan. Menurutnya masyarakat Kalimantan mempunyai segudang nama-nama hebat yang mampu menjadi Kepala Badan Otorita IKN.
“Banyak nama-nama yang mumpuni dan pintar untuk menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Salah satu diantaranya seperti Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin. Beliau adalah sosok yang paling ideal yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan membangun sebuah kota dengan segala kompleksitasnya. Terlebih ketika Mahyudin pernah mendapat bintang Mahaputra Naraya dari Presiden Jokowi, itu jadi poin plus,” ujar Hasan Basri.
Hasan Basri mengapresiasi, setinggi-tingginya kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, yang telah mempercayakan Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur sebagai wilayah Ibu Kota Negara (IKN).
“Dengan pindahnya IKN ke Kalimantan, ini merupakan sebuah bentuk penghormatan yang diberikan kepada masyarakat Kalimantan. Kami sangat mengapresiasikan akan tetapi kami menaruh harapan kepada Bapak Presiden, untuk mencantumkan usulan putra daerah asal Kalimantan yang bisa menahkodai Kepala Badan Otorita IKN,” ujar Hasan Basri.
Lebih lanjut Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menilai Kepala Badan Otorita IKN yang berasal dari Kalimantan tentu akan lebih mengerti seluk beluk persoalan lokal. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi di Kalimantan.
“Walaupun kami memahami, bahwa penunjukkan kepala Badan Otoritas IKN merupakan hak sepenuhnya Presiden, namun perlu dipertimbangkan untuk memberikan penghormatan kepada keterwakilan tokoh Kalimantan seperti Mahyudin,” tutup Hasan Basri. (Tim HB)
Discussion about this post