TANJUNG SELOR – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Fraksi Golkar, Adinata Kusuma, menyoroti deposito APBD Kaltarabsenilai Rp 300 miliar yang tersimpan di empat bank dan meminta pemerintah provinsi menjelaskan penggunaannya secara terbuka.
Menurut Adinata, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola agar tercipta kepercayaan dan pemanfaatan yang tepat sasaran.
Fraksi Golkar juga menekankan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) harus diarahkan untuk kepentingan produktif, bukan konsumtif.
“SILPA harus dimanfaatkan untuk proyek yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya menumpuk di rekening pemerintah,” tegas Adinata Kusuma.
Fraksi Golkar, lanjut politisi muda asal Tarakan ini, juga menyarankan pengoptimalisasian dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pembangunan infrastruktur.
Menurut Adinata, sinergi antara pemerintah dan perusahaan swasta melalui CSR dapat membantu mempercepat pembangunan tanpa menambah beban APBD.
“Penggunaan dana CSR yang tepat dapat menjadi solusi tambahan untuk membangun fasilitas publik dan infrastruktur strategis,” kata Adinata Kusuma.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah provinsi untuk menerapkan mekanisme pelaporan keuangan yang lebih transparan dan rutin. Dengan demikian, setiap alokasi dana, baik dari belanja rutin maupun investasi, dapat dipantau secara akurat dan akuntabel.
“Transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah kunci agar APBD tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Adinata Kusuma. (adv)
Discussion about this post