TARAKAN — Meski pemerintah telah menggelontorkan investasi hingga ratusan miliar rupiah, kondisi Pelabuhan Tengkayu I Tarakan masih memprihatinkan.
DPRD Kalimantan Utara menilai kebersihan dan pelayanan di pelabuhan tersebut belum mencerminkan besarnya anggaran yang telah dikucurkan.
Dalam rapat gabungan komisi yang juga menghadirkan Pj Sekretaris Provinsi Kaltara, Dinas PU-Perkrim Kaltara, Dinas Perhubungan Kaltara dan UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Kamis (13/11/2025), anggota dewan menemukan berbagai persoalan mendasar yang selama ini belum terselesaikan, terutama terkait kebersihan, penataan area, dan kenyamanan pelayanan.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, mengatakan, kondisi Pelabuhan Tengkayu I yang menjadi salah satu gerbang utama keluar masuk penumpang di Kaltara, jauh dari kesan layak. Padahal, pemerintah telah menanamkan investasi besar untuk membangun fasilitas tersebut.
“Investasi yang sudah dilakukan di Pelabuhan Tengkayu I itu nilainya tidak kecil, mungkin mencapai Rp200 sampai Rp300 miliar. Tapi yang dirasakan masyarakat hanyalah hal-hal sederhana seperti kebersihan buruk, penataan semrawut, dan pelayanan yang tidak nyaman,” ujar Muddain.
Menurutnya, kondisi kebersihan di pelabuhan sangat memprihatinkan. Toilet umum yang seharusnya menjadi fasilitas dasar justru dalam keadaan kotor dan tidak terawat. Begitu pula dengan area parkir dan jalur penumpang yang dipenuhi sampah serta tidak tertata.
“WC-nya sangat jorok. Dari zona depan, zona parkir, sampai ke area dalam pelabuhan, semuanya terlihat kumuh. Ini tidak sebanding dengan besarnya investasi pemerintah di sana,” tegasnya.
Selain persoalan kebersihan, DPRD juga menyoroti penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan pelabuhan. Aktivitas mereka yang tidak memiliki lokasi pasti kerap menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang.
“Kadang pedagang ada di koridor tengah, kadang di jalur penumpang datang dan pergi. Semua tidak jelas. Akibatnya, suasana di pelabuhan menjadi semrawut dan tidak nyaman,” ungkapnya.
Muddain menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan tata kelola oleh pengelola pelabuhan. Menurutnya, pelabuhan yang menjadi wajah provinsi seharusnya memberikan kesan positif bagi masyarakat dan pendatang.
“Begitu penumpang tiba, mereka langsung disambut suasana yang tidak tertata. Ada buruh, tukang ojek, pedagang, semua bercampur di satu area. Ini menunjukkan pengelolaan dan manajemennya belum berjalan baik,” katanya.
DPRD meminta agar pihak pengelola, dalam hal ini Dinas Perhubungan dan UPTD Pelabuhan Tengkayu I, segera menata ulang sistem pelayanan dan pembagian zona di kawasan pelabuhan. Termasuk mengatur lokasi parkir, area pedagang, serta memperbaiki fasilitas kebersihan.
“Pelabuhan kita harus mencerminkan pelayanan publik yang modern dan nyaman. Kebersihan harus dijaga, fasilitas umum harus diperhatikan, dan pegawai harus disiplin dalam bekerja,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pelayanan publik tidak boleh hanya diukur dari ketersediaan anggaran, tetapi dari kemauan dan kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terbaik.
“Kalau ukuran kinerja selalu dikaitkan dengan uang, maka pelayanan tidak akan pernah meningkat. Yang dibutuhkan adalah semangat dan kesadaran untuk melayani masyarakat,” tegasnya lagi.
Kunjungan lapangan gabungan komisi DPRD tersebut melibatkan sejumlah anggota dari berbagai komisi. Mereka juga meninjau langsung kondisi terminal penumpang, area parkir, serta fasilitas umum lainnya.
Hasil dari kunjungan itu akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat gabungan lanjutan bersama pemerintah provinsi.
“Kami akan terus mendorong agar Pelabuhan Tengkayu I ditata lebih baik. Ini wajah Kaltara di mata pendatang, dan harusnya bisa menjadi contoh pelayanan publik yang bersih dan tertib,” tegas Muddain. (*)
Discussion about this post