TANJUNG SELOR – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Herman, mengingatkan pemerintah daerah dan perusahaan agar tidak mengabaikan peluang besar penyerapan tenaga kerja lokal, terutama di tengah geliat pembangunan kawasan industri hijau di Mangkupadi Tanjung Palas Timur, Bulungan, Kaltara.
Apalagi mengingat ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang seharusnya wajib untuk melibatkan para tenaga kerja lokal di Kaltara sendiri.
Oleh sebab itu, Herman menyoroti pentingnya keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang menurutnya harus benar-benar difungsikan untuk menjawab kebutuhan keterampilan di lapangan.
“BLK ini nantinya bisa memberikan pelatihan berbasis kebutuhan. Apa yang dibutuhkan oleh proyek, di situlah kita latih. Jadi tenaga kerja lokal bukan hanya diprioritaskan, tapi juga siap pakai,” ujarnya.
Menurutnya, instruksi pemerintah pusat tentang prioritas tenaga kerja lokal memberikan ruang besar bagi masyarakat Kaltara untuk terlibat langsung dalam pembangunan.
Namun tanpa komitmen kuat dari pemerintah daerah maupun perusahaan, peluang itu hanya akan menjadi formalitas.
“Kami di legiatif tetap mendorong agar Pemprov memanfaatkan peluang ini. Jangan sampai tenaga kerja lokal terabaikan atau dianggap tidak siap. Justru kita harus menyiapkan mereka, baik dari segi kemampuan maupun sertifikasi,” tegas Herman.
Ia juga meminta perusahaan besar yang beroperasi di Kaltara, termasuk PT KIPI, untuk membangun sinergi lebih kuat bersama pemerintah daerah dalam menyiapkan dan menyerap tenaga kerja lokal.
Herman menegaskan bahwa isu ini bukan hanya bicara soal angka penyerapan tenaga kerja, melainkan menyangkut masa depan masyarakat lokal di tengah pembangunan besar-besaran di wilayah Mangkupadi.
“Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tanggung jawab sosial. Tenaga kerja lokal jangan diabaikan, jangan sampai hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” pungkasnya. (Adv)
Wajib Hukumnya! DPRD Kaltara Minta KIPI Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal, Ancam Timbulkan Demo
TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Jufri, mengeluarkan pernyataan tegas terkait kewajiban perusahaan yang beroperasi di wilayah...
Read moreDetails
Discussion about this post