TARAKAN – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Hasiando G. Manik memastikan masih terkendalinya inflasi di Bumi Benuanta.
Hal ini seiring deflasi yang dicatatkan Kaltara pada September 2025, menunjukkan masih stabilnya harga di tengah berbagai tantangan global dan domestik.
Berdasarskan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan tiga kabupaten dan kota di Kaltara mengalami deflasi bulanan sebesar – 0,01℅ (mtm) atau 2,32℅ (yoy).
“Inflasi Provinsi Kalimantan Utara pada September 2025 masih dalam target inflasi nasional yaitu 2,50 plus minus 1℅ serta lebih rendah dari capaian nasional yang mengalami inflasi sebesar 2,65℅ (yoy),” ujar Hasiando Ginsar Manik dalam rilis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara, Senin (20/10/25).
Deflasi bulanan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini menyumbang -0,07℅ (mtm) dari komoditas ikan layang sejalan dengan menurunnya harga komoditas tersebut karena kondisi ombak dan cuaca yang kondusif sehingga hasil tangkapan nelayan meningkat dan pasokan ikan terjaga.
Selain itu, deflasi -0, 07% (andil mtm) disumbang dari komoditas bawang merah didukung terjaganya pasokan seiring mulai masuknya musim panen bawang merah di daerah penghasil.
Deflasi juga didorong oleh kelompok transportasi yang menyumbang deflasi bulanan sebesar 0, 05% (andil mtm).
Terutama didorong penurunan harga angkutan udara yang disebabkan penyesuaian harga oleh maskapai yang ada untuk mengantisipasi masuknya maskapai baru di Kaltara pada bulan Oktober 2025.
Sementara penahan deflasi pada September tahun 2025 disebabkan oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa Lainnya.
Kelompok ini menyumbang inflasi 0,09% (andil mtm) yang bersumber dari peningkatan harga emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas global yang didorong ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga oleh Federal Reserve seiring data ketenagakerjaan AS yang lemah.
Selain itu, inflasi juga didorong oleh
Kelompok makanan, minuman dan tembakau yang menyumbang inflasi 0,049 (andil mtm)
yang bersumber dari kenaikan harga daging ayam ras sejalan didorong oleh kenaikan harga
liwe birddan Day Old Chick (DOC) di level nasional.
Inflasi Kaltara tetap terjaga meski terdapat risiko tekanan inflasi global sepertiperang dagang dan konfik geopolitik yang berpotensi berdampak pada tidak stabilnya harga komoditas global, serta risiko inflasi dari dalam negeri seperti terganggunya pasokan komoditas dengan bobot inflasi tinggi seperti komoditas ikan dan emas perhiasan serta normalisasi tarif angkutan udara.
Namun demikian, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kaltara terus bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui framework 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)
Dalam rangka menjaga inflasi berada dalam kisaran target 2025, TPID se-Provinsi Kaltara
secara konsisten terus bersinergi dalam pengendalian inflasi.
Berlandaskan 4K di antaranya adalah dukungan optimalisasi pasar murah pada komoditas strategis dengan pelaksanaan 87 kegiatan pasar murah di Kaltara sepanjang 2025 serta penerapan Good Agriculture Practices (GAP) melalui pengimplementasian digital farming untuk berbagai komoditas pokok dan hortikultura.
Selain itu, memberikan bantuan sarana berupa peralatan pendukung peningkatan produktivitas, fasilitasi pelaksanaan Keriasama Antar Daerah (KAD) denqan Provinsi Sulawesi Selatan guna menjaga kestabilan distribusi komoditas rentan inflasi terutama pada momen inflasi tinggi.
Juga melakukan penguatan komunikasi efektif seperti pelaksanaan High Level Meeting, mendorong diversifikasi produk konsumsi produk olahan, pelaksanaan sidak pasar dan operasi pasar murah serta himbauan belanja bijak melalui berbagai kanal informasi seperti sosial media dan radio sebagai upaya pengendalian ekspektasi inflasi
KPwBI Provinsi Kaltara juga turut mendorong
ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi dengan memfasilitasi pelaksanaan Kerjasama
Antar Daerah (KAD) Kota Tarakan dengan Kabupaten Enrekang.
Di mana realisasi KAD komoditas bawang merah sebanyak 2 ton dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan BUMN logistik, serta menjadi percontohan pelaksanaan KAD di daerah lain. (jkr)
Discussion about this post