TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., resmi membuka acara Coaching Clinic Penguatan Tim Evaluasi dan Tim Review atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kegiatan yang digelar di Swiss Bell Hotel Tarakan pada Selasa (3/6/2025) tersebut dilaksanakan 3 – 4 Juni, bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan LPPD dan pemenuhan SPM serta menghasilkan laporan yang berkualitas tinggi, transparan dan akurat.
BacaJuga
Wagub Ingkong menyampaikan bahwa hasil evaluasi atas LPPD tahun 2022 dan atas LPPD tahun 2023 telah diumumkan, dengan keseluruhan capaian Pemerintah Provinsi Kaltara dan kabupaten/kota pada tahun 2023 mendapatkan predikat “Sedang”.
“Namun demikian capaian ini tetap perlu menjadi perhatian kita bersama, atas hasil evaluasi tersebut kita harus terus berbenah,” ucap Wagub Ingkong.
Wagub Ingkong mengatakan bagi pemerintah pusat, LPPD dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pembinaan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja, serta mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip Good Governance.
Ungkapnya, pada bulan Mei lalu Pemprov Kaltara telah berhasil mendapatkan penghargaan SPM Award 2025 pada kategori Kinerja Terbaik Provinsi di Regional Kalimantan.
“Perlu kita ingat bahwa tujuan kita menerapkan SPM, bukanlah untuk memperoleh penghargaan, tetapi yang lebih penting dari pada itu yakni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kaltara,” jelasnya.
Untuk diketahui, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Terdapat enam bidang layanan dasar yang harus diterima masyarakat diantaranya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.
Diakhir sambutannya Wagub Ingkong berharap melalui kegiatan Coaching Clinic ini, para narasumber dapat memberikan kesamaan pemahaman kepada seluruh evaluator.
“Proses evaluasi tidak hanya menjadi alat ukur peringkat semata, namun juga sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan publik,” tutupnya.
Acara ini dihadiri Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara Totok Prihantoro, Ak., M.Si, Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Wilayah II Ditjen Otda Kemendagri Amril Rahim, AP. S. Sos, M.Si, Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati, SE, M. AP., CGCAE dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Kaltara Taufik Hidayat, S. TP, M.Si. (dkisp)
Discussion about this post