Hasan Basri Usulkan ke Kemendagri Penggunaan Teknologi Hybrid pada Pemilu ke Depan

JAKARTA – Ketua PURT DPD RI, H. Hasan Basri mengusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemungutan suara pada pemilihan umum ke depan menggunakan sistem hybrid.

Hal itu disampaikan Hasan Basri saat menghadiri rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto di gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

BacaJuga

DPRD Tarakan Minta Rencana Relokasi Pedagang Ditunda Sampai Difungsikan Pasar Rakyat

27 Januari 2026

Cecar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hasan Basri Soroti Lapas Jadi “Lumbung” Narkoba hingga Lemahnya Pengawasan TKA

21 Januari 2026

Vokal Perjuangkan Indonesia Timur, Hasan Basri Suarakan Isu Strategis di Sidang Paripurna DPD RI

14 Januari 2026

Rapat tersebut untuk membahas isu-isu strategis terkait otonomi daerah, pemerintahan, pembangunan daerah dan evaluasi pilkada serentak 2024.

Dalam ungguhan videonya, Hasan Basri menanggapi paparan yang disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

Pria yang juga Senator asal Kalimantan Utara (Kaltara) ini menilai Indonesia sebagai negara yang telah menggunakan teknologi digital, perlu mencoba pemilihan umum dengan menggunakan teknologi hybrid.

Langkah ini dinilai dapat memudahkan pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya di manapun berada. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan angka partisipatif pemilih.

“Terakhir pak wamen, pemilihan ke depan, kita ini negara semua teknologi digital, kenapa kita tidak mencoba pemilihan itu dengan sistem hybrid? Supaya partisipasi pemilih tidak seperti sekarang pak wamen,” ungkap Hasan Basri.

“Bisa saja teman-teman malas ke TPS dan sebagainya karena banjir, hujan dan sebagainya. Tapi kalau dengan sistem teknologi, IT, ini bisa misalnya karena kebetulan hari libur, warga Kaltara, warga Maluku dan sebagainya berada di Jakarta, tapi karena teknologi saya bisa menyempatkan diri dengan waktu satu dua menit untuk mengklik calon-calon yang saya inginkan pada saat itu,” ungkap pria yang juga pernah menjabat Ketua Komite III DPD RI periode 2019-2024 itu.

Adapun terhadap daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan internet, Hasan Basri menilai tetap melaksanakan pemilihan secara manual.

Menurut Hasan Basri, Kemendagri perlu memikirkan hal ini. Seperti yang telah dilakukan pada sistem pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang dinilai sudah berjalan dengan baik. (jkr)