NUNUKAN – Wakil Bupati (Wabup) Nunukan H. Hanafiah S.E, M.Si menyampaikan nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Nunukan tahun 2023 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Nunukan, Selasa (1/11/2022).
Di hadapan rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, Wabup Hanafiah menyampaikan bahwa APBD Nunukan tahun 2023 diestimasi bakal mengalami kenaikan hingga 24,43 persen dari APBD tahun 2022, sebelum masuk perubahan.
Secara keseluruhan estimasi APBD Nunukan mencapai Rp 1.486.431.829.763 atau Rp1,486 triliun. Ada kenaikan sebesar Rp 291.820.006.306 atau 24,43 persen dari APBD tahun 2022 (sebelum perubahan) yakni sebesar Rp 1.194.611.833.457.
Adapun pendapatan daerah ini terdiri dari PAD tahun 2023 sebesar Rp 110.004.528.459, turun -15,88 persen atau Rp 20.774.254.688, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp130.818.783.147.
Pendapatan transfer tahun 2023 sendiri diprediksi Rp 1.376.387.301.304. Sebelumnya tahun 2022 hanya Rp 1.064.793.040.310. Ada kenaikan 29,38 persen atau sebesar Rp 312.594.260.994.
“Untuk lain-lain pendapatan yang sah tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yakni nol rupiah,” ujarnya dalam penyampaian nota keuangan.
Sedangkan belanja daerah diperkirakan Rp 1.513.431.829.763. Angka ini naik Rp 283.820.006.306 rupiah dari tahun 2022 Rp 1.229.612.824.457.
Terdiri dari belanja operasional Rp 935.393.529.284, naik sebesar Rp 88.673.640.497 atau 10,47 persen dari tahun 2022 Rp 846.718.888.787.
Belanja modal juga ikut naik 118,48 persen dari tahun 2022. Diperkirakan sebesar Rp 275.389.292.588, dari tahun ini hanya Rp 126.045.595.670.
Adapun belanja tak terduga Rp 14.992.173.987, mengalami kenaikan Rp 9.867.987 atau 0,07 persen dari tahun 2022 sebelum perubahan yakni Rp 14.982.306.
Begitu juga belanja tranfer tahun 2023 juga mengalami kenaikan 18,93 persen dibanding tahun 2022. Dimana, tahun 2023 sebesar Rp 287.657.829.893, sedangkan tahun 2022 Rp 241.865.043.
Hanafiah juga menyebutkan pembiayaan daerah dalam APBD tahun 2023 terdiri dari penerimaan pembiayaan tahun 2023 berjumlah Rp 27 miliar yang bersumber dari prediksi penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun 2022 dan sisa anggaran DAK sebelum perubahan tahun 2022.
Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan daerah nol rupiah. Pembiayaan netto sejumlah Rp27 miliar, dimana pembiayaan netto dimaksud untuk menutup defisit anggaran daerah tahun anggaran 2023.
“Jadi, RAPBD 2023 ini sudah sesuai dengan alokasi definitif dan danan tranfer pusat ke daerah. Nah, ini juga belum termasuk bantuan keuangan dari provinsi Kaltara tahun 2023,” pungkasnya. (ist)
Discussion about this post