TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) merespon aksi Aliansi Mahasiswa dan Petambak dengan bertemu perwakilan petambak, Rabu (19/10/2022) di Tarakan.
Dari hasil pertemuan yang dihadiri Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal Arifin Paliwang S.H, M.Hum menjelaskan bahwa Pemprov Kaltara telah melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan ivestigasi terkait persoalan ini.
Pasalnya, Gubernur menduga ada permainan pengaturan harga dalam persoalan tersebut. Karena itu, untuk memastikannya, Gubernur melibatkan KPPU.
“KPPU sudah turun melakukan ivestigasi. Saya nilai karena ini kartel, sehingga saya laporkan hal ini ke KPPU supaya ada tindakan dari mereka,” ujar Gubernur Zainal.
“Ini kan (persoalan harga udang) sudah berjalan lama. Indikasinya pengaturan harga,” tuturnya lebih lanjut kepada awak media, ditemui usai pertemuan.
Gubernur sendiri akan menunggu hasil penyeledikkan dari KPPU.
Sementara itu, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kaltara H. Muhammad Nur Hasan menilai hasil pertemuan itu sudah ada jalan untuk menemukan solusinya.
“Sudah ada jalan. Mudah-mudahan jalan ini bisa membuat terang semuanya,” harapnya kepada awak media, ditemui usai pertemuan.
Ia menegaskan pihaknya akan terus mengawal tuntutan kenaikan harga udang ini sampai ada persoalan konkret yang diberikan.
“Tuntutan ini tidak akan berhenti sampai ada solusi. Jadi solusi yang diharapkan adalah kenaikan harga, tetapi yang continue. Artinya kestabilan harga, bukan hanya kenaikan,” tegasnya.
Nur Hasan menghargai upaya Gubernur Kaltara yang telah memanggil pengusaha cold storage. Namun, petambak berharap ada solusi yang diambil Gubernur melalui tindakan tegas kepada pengusaha.
“Pak Gubernur sudah memanggil, mengarahkan untuk menjadikan harga bisa stabil, tetapi masyarakat meminta lebih? Artinya kalau perusahaan-perusahaan tidak mau mengikuti arahan Gubernur, ada tindakan-tindakan atau hukuman,” pintanya. (jkr)
Discussion about this post