TARAKAN – Didampingi Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Prof. Dr. Diah Natalisa MBA berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan di Jalan Mulawarman Kecamatan Tarakan Barat, Rabu (13/4/2022).
Usai kunjungan, Diah Natalisa menilai MPP milik Pemkot Tarakan cukup besar dibandingkan di daerah lain.
“Kalau kalau di tempat lain, MPP-nya bentuknya tidak sebesar ini. Ini sudah cukup besar,” puji Diah Natalisa saat diwawancarai awak media.
Ia berharap ada tambahan dinas yang bergabung di MPP untuk mengisi tempat yang masih kosong dalam rangka memaksimalkan keberadaan MPP dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami lihat tadi berbagai layanan yang berada di bawah lantai satu maupun ada sebagian di lantai dua, semoga ada tambahan-tambahan lagi instansi yang bisa bergabung dan semuanya akan berkolaborasi memberikan sinergi, memberikan kemudahan, kenyamanan, kualitas pelayanan yang lebih baik dari yang selama ini mungkin sudah mereka terima dengan layanan sendiri-sendiri,” harap Diah Natalisa kepada awak media.
Ia mencontohkan, seperti bergabungnya layanan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM), Polri, BNN dan layanan lainnya. Karena tujuan hadirnya MPP untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membantu tingkat kemudahan berusaha.
Sehingga ia berharap, setelah semua layanan bergabung di MPP maka investasi bisnis di Kota Tarakan juga semakin meningkat.
Disamping itu, ia juga menyarankan ada sistem yang dibangun untuk mengintegrasikan semua layanan di MPP sehingga masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam mengkakses layanan publik di Tarakan.
Pemkot Tarakan berkomitmen untuk terus membenahi MPP. Sudah ada rencana ke depan terkait pembenahan yang akan dilakukan.
“Penanganannya bertahap. Tahun lalu tahapan pelayanan kita yang standar kita perbaiki. Beberapa saran seperti disabiitas sudah kita buat di belakang untuk kursi roda, tempat duduk untuk disabilitas,” ujar Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul M.Kes.
Pemkot Tarakan juga mengajak instansi lainnya yang belum bergabung di MPP untuk dapat pengisi tempat yang masih kosong.
“Kita ajak yang lain lagi mau masuk. Seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, imigrasi, notaris, supaya lebih ramai,” ungkapnya.
Menurut Wali Kota, saat ini sudah 18 instansi yang bergabung di MPP dengan melayani lebih dari 200 perizinan. Pemkot juga berencana untuk membenahi balai nikah agar lebih bagus dari saat ini. (jkr)
Discussion about this post