TARAKAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan semakin tertib dalam pengelelolaan keuangan dan aset daerah. Itu dibuktikan dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Bupati Asmin Laura Hafid dan jajarannya.
Opini WTP diraih Pemkab Nunukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltara selesai memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Nunukan tahun anggaran 2020.
BacaJuga
BPK Perwakilan Kaltara kemudian mengumumkannya pada Jumat pagi (7/5) di kantornya di Tarakan, sekaligus menyerahkan LHP LKPD kepada Pemkab Nunukan.
Kepala Perwakilan BPK Kaltara Agus Priyono menyerahkan langsung LHP LKPD yang diterima Ketua DPRD Nunukan Hj. Rahma Leppa Hafid, disaksikan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid.
“Terkait dengan LPH LPKD Kabupaten Nunukan yang kita serahkan berhasil pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Jadi perolehan opini yang keenam kali secara berturut-turut,” Kepala Perwakilan BPK Kaltara Agus Priyono dalam keterangannya persnya secara virtual, usai kegiatan.
Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid turut bersyukur karena berhasil melanjutkan pencapaian yang sudah ia raih selama memimpin Pemkab Nunukan.
“Alhamdulillah Kabupaten Nunukan yang keenam kalinya diberikan opini WTP oleh BPK RI Perwakilan Kaltara,” tuturnya dalam keterangan persnya.
Terkait catatan kecil yang menjadi temuan BPK Perwakilan Kaltara, Bupati Laura berkomitmen untuk menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan.
Misalnya terkait aset daerah yang ada belum tersertifikat. Menurut Bupati Laura, sejak 6 tahun terakhir Pemkab Nunukan selalu mengupayakan untuk melakukan perbaikan dan memenuhi standar dalam aturan. Termasuk penertiban aset.
Bupati Laura sendiri mengaku bahwa wilayah Nunukan sangat luas dan asetnya sangat banyak mulai dari zaman kecamatan kemudian menjadi kabupaten.
“Kami dari pemerintah daerah tetap komitmen seperti yang diinginkan untuk mewujudkan bagaiamna semua aset-aset itu tersertifikat,” ungkapnya.
Dengan pencapaian itu, Pemkab Nunukan berpotensi mendapatkan lagi Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat.
“Alhamdulillah Pemerintah Kabupaten Nunukan sejak mendapatkan WTP ini kita mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) setiap tahunnya mendapatkan. Sampai dengan tahun ini kita mendapatkan anggaran sekitar Rp 35 miliar. Jadi DID ini tidak serta merta, tentu ada upaya, selain opini WTP, kemudian harus tepat waktu, disamping itu juga ada juga kriteria lain misalnya daerah masuk kategori tertinggal, terpencil, terluar dan ada beberapa syarat yang lebih detail,” tutur bupati Laura. (adv/jkr-1)
Discussion about this post