TARAKAN – Semangat untuk memastikan setiap warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak terus digelorakan oleh Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Supaad Hadianto. Komitmen nyata tersebut diwujudkan melalui kegiatan reses yang berlangsung hangat dan penuh keakraban di Hotel Lembasung, Tarakan, pada Jumat (14/11/2025).
Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan wakil rakyat dengan berbagai elemen masyarakat secara langsung. Sejumlah pengemudi ojek online, para ketua RT, serta tokoh warga tampak antusias hadir untuk menyuarakan aspirasi sekaligus berdiskusi mengenai masa depan layanan kesehatan di Bumi Benuanta.
Untuk memberikan informasi yang akurat dan mencerahkan, Supaad secara khusus menghadirkan pihak BPJS Kesehatan sebagai narasumber utama. Kehadiran perwakilan BPJS Kesehatan ini disambut positif oleh peserta karena memberikan pemahaman yang utuh, jernih, dan langsung dari sumbernya mengenai seluk-beluk program jaminan kesehatan nasional.
Dalam suasana diskusi yang konstruktif, salah satu poin utama yang dibahas adalah upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Supaad mengajak seluruh pihak melihat kondisi keuangan daerah secara bijak dan mencari solusi bersama agar perlindungan kesehatan warga tetap terjaga optimal.
Supaad memaparkan secara transparan bahwa pada tahun 2027 mendatang, Pemerintah Provinsi Kaltara diproyeksikan mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,14 miliar untuk pembiayaan PBI JKN. Melalui alokasi dana tersebut, diperkirakan ada sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa masyarakat yang dapat terus merasakan manfaat jaminan kesehatan gratis dari pemerintah provinsi.
Meski jumlah kuota tersebut mengalami penyesuaian dibandingkan periode sebelumnya akibat keterbatasan kapasitas fiskal, Supaad memandang hal ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas pemerintahan. Ia mendorong adanya pembagian peran yang harmonis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menanggung iuran warga.
“Harapan kita bersama tentu pemerintah bisa menganggarkan porsi yang lebih besar untuk masyarakat. Namun, setelah kita bahas secara mendalam dalam KUAPPAS, kemampuan keuangan pemerintah provinsi saat ini berada di angka Rp6,14 miliar, sehingga sinergi antarwilayah menjadi kunci utama kita,” ungkap Supaad dengan penuh optimisme.
Lebih lanjut, Supaad memberikan edukasi yang menenangkan bagi warga terkait berbagai skema kepesertaan BPJS Kesehatan yang tersedia. Ia menjelaskan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat ditopang oleh beberapa jalur pembiayaan, mulai dari PBI yang ditanggung pemerintah pusat, PBI melalui APBD daerah, hingga skema peserta mandiri bagi warga yang telah mampu.
Sebagai gambaran nyata atas berjalannya sinergi yang baik, ia mencontohkan langkah positif yang terjadi di Kota Tarakan pada tahun 2026. Dari sekitar 9.000 peserta yang sebelumnya ditanggung oleh APBD provinsi, Pemerintah Kota Tarakan sigap mengambil alih pembiayaan untuk sekitar 6.000 peserta demi melindungi warganya.
Sementara itu, untuk sekitar 3.000 peserta lainnya, saat ini sedang dilakukan proses pemutakhiran untuk memastikan status kepesertaan serta validasi data terbaru di lapangan. Langkah penataan ini dinilai sangat krusial agar tidak ada satu pun warga yang terlewat dari perlindungan kesehatan hanya karena kendala administrasi.
“Saudara-saudara kita yang 3.000 orang ini perlu kita validasi datanya dengan cermat. Jangan sampai tercatat ganda atau ternyata kondisinya sudah mandiri maupun beralih status, sehingga koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus terus berjalan selaras,” jelas Supaad.
Dalam kesempatan yang sama, Supaad juga menerangkan bahwa penetapan penerima bantuan pemerintah saat ini mengacu pada sistem desil yang memetakan kondisi sosial ekonomi keluarga secara objektif. Dengan acuan tersebut, pembaruan data secara berkala menjadi langkah mulia untuk memastikan anggaran negara benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
Untuk menyukseskan pemutakhiran data tersebut, ia memberikan dorongan semangat kepada jajaran Dinas Kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar semakin intensif berkolaborasi. Kerja sama yang solid antarinstansi diyakini akan melahirkan basis data kesehatan yang rapi, akurat, dan terpercaya.
Peran aktif para ketua RT dan masyarakat yang hadir dalam reses juga diapresiasi sebagai garda terdepan dalam membantu penyampaian informasi yang benar di lingkungan masing-masing. Keterlibatan langsung warga menjadi energi positif yang memperkuat jembatan komunikasi antara masyarakat dan pengambil kebijakan.
Menutup pertemuan yang penuh kehangatan tersebut, Supaad berharap kegiatan reses ini tidak hanya membawa pulang informasi baru, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya tertib administrasi kepesertaan. Dengan data yang valid dan semangat gotong royong semua pihak, hak sehat masyarakat Kalimantan Utara diharapkan terus terjamin secara adil dan tepat sasaran.
Discussion about this post