TARAKAN – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Utara (Kaltara) masa bakti 2026 – 2031 resmi dikukuhkan.
Herman dan jajarannya dilantik Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB, Zainul Munasichin di Swiss-Belhotel, Tarakan, Sabtu (14/2/2026).
Turut menyaksikan Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri. Hj. Farida Faricha dan Ketua DPW PKB Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, Kepala Badan Kesbangpol Kaltara, perwakilan partai politik, komisioner Bawaslu Kaltara dan KPU Tarakan serta sejumlah kader PKB dan sayap partai Perempuan Bangsa.
Ketua DPW PKB Kaltara, Herman menilai pengukuhan ini menjadi tonggak awal dari kerja politik yang akan dilaksanakan DPW PKB Kaltara dalam menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
“Proses pengukuhan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan aturan organisasi yang ada. Tujuannya bukan hanya ceremonial semata, tetapi dikukuhkan hari ini dengan semangat dan energi yang baru,” ujar Ketua DPW PKB Kaltara, Herman.
“Kerja kita dimulai dari pengukuhan dan muskerwil. Dilanjutkan dengan rapat-rapat untuk persiapan pembentukan DDP-DPC serta DPAC 100% seluruh wilayah di Kaltara,” sambung pria yang juga menjabat anggota DPRD Kaltara ini dalam sambutannya.
DPW PKB Kaltara sendiri mengusung misi besar di pemilu mendatang. Herman menargetkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini bisa meraih 19 kursi di seluruh Kaltara.
“Hari ini 11 kursi, kita targetkan 19 kursi. Saya sudah hitung, DPRD Kaltara 2 kursi harus menjadi 4 kursi, Tarakan 3 kursi tinggal menambah 1 kursi, yang lepas kemarin diambil kembali menjadi 4 kursi, Nunukan 1 kursi kita targetkan 3 kursi, Malinau 1 kursi kita target menjadi 2 kursi, Bulungan 2 Kursimenjadi 3 kursi dan Tanah Tidung yang saat ini wakil ketua dengan 2 kursi harus mendapatkan 3 kursi,” tegas Herman.
Untuk merealisasikan target tersebut, Herman mengakui dibutuhkan kerja bersama yang baik. Karena itu, kepengurusan baru diharapkan dapat melaksanakan kerja-kerja politik dan mempersiapkan dari sekarang untuk menyongsong Pemilu 2029.
Acara pengukuhan dirangkai dengan orientasi politik untuk membekali pengurus terkait kerja politik ke depan serta Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) untuk menyusun rogram kerja selama setahun. (jkr)
Discussion about this post