Datangi Gedung DPRD Tarakan, Guru Honor Keluhkan Tidak Digelarnya Seleksi P3K

TARAKAN – Perwakilan guru honor yang tergabung dalam Forum Honorer Kota Tarakan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tarakan pada Selasa (12/1/2021) siang.

Mereka ingin hearing dengan Komisi II DPRD Tarakan, Dinas Pendidikan dan Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Tarakan mempertanyakan persoalan pelaksanaan seleksi masuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021.

Pasalnya, menurut informasi yang diperoleh  Ketua Forum Honorer Kota Tarakan Rahmat Hidayat, Dinas Pendidikan Tarakan sudah memberikan data kebutuhan guru di Tarakan ke BKPP. Namun, kabar terbaru yang diperolehnya melalui media massa, Pemkot Tarakan tidak melaksanakan seleksi P3K.

“Dinas Pendidikan sudah menyerahkan data itu kebutuhan guru yang ada di Tarakan, sudah ke BKD (sekarang BKPP), tapi BKD belum tindaklanjuti,” ujar Rahmat Hidayat kepada awak media, ditemui usai hearing.

Padahal, masalah anggaran yang menjadi kendala Pemkot Tarakan, mestinya bukan menjadi persoalan. Karena menurut Rahmat Hidayat, yang digunakan bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), melainkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang ditransfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) seperti pegawai.

“DAU itulah yang diserahkan ke daerah. Daerah itulah membayar pakai uang DAU, bukan uang daerah, sama dengan pegawai, gaji pegawai kan begitu,” tuturnya.

Sepengetahuan Rahmat Hidayat, perekrutan P3K  melalui data Dapodik bagi guru honor yang sudah terdaftar. Hal itu dilakukan Pemerintah Pusat untuk menuntaskan guru honor yang ada di daerah.

Rahmat Hidayat mengakui kegiatan ini merupakan kegiatan pemerintah pusat, namun dilimpahkan ke daerah agar bisa menghabiskan guru honor. Oleh karena itu, sepengetahuanya, perekrutan P3K dikhususkan bagi guru honor, bukan instansi yang lain.

“Makanya untuk 2021, 2022, 2023 itu tidak ada CPNS untuk guru, makanya harus P3K. Kalau di Tarakan tidak ada P3K, lucu jadinya. Sedangkan waktu BKD mengajukan CPNS, KemenPAN RB itu ditolak, untuk guru disuruh P3K, tetapi kenapa BKD tidak mengajukan itu. Makanya kami usulkan ke dewan,” tuturnya. (jkr-1)